Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza khawatir penerapan kembali sistem ganjil-genap berisiko memperburuk penyebaran virus corona (covid-19). Bahkan, bisa memunculkan klaster transportasi umum.
"Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Agustus 2020.
Dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki tuntutan dan kewajiban berangkat kerja. Apalagi, integrasi kendaraan umum juga belum baik.
"Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus atau dari MRT ke bus," papar dia.
(Baca: 1.062 Kendaraan Langgar Ganjil Genap dalam Sehari)
Dia menyebut di titik itu bisa muncul titik penularan baru. Ini lantaran penumpukan penumpang hingga pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan.
Anthony mencontohkan Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang yang tergolong padat. Dalam sehari, setidaknya terjadi penumpukan penumpang dua atau tiga kali.
Wacana pemberlakukan sistem ganjil genap di semua ruas jalan selama 24 jam dinilai ngawur. PSI menilai kebijakan tersebut kontraproduktif sejak awal.
"Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi," tegas dia.
Dia meyakini penumpukan penumpang diprediksi lebih parah bila kebijakan tersebut diberlakukan untuk motor. "Kebijakan ini sangat membingungkan. Saya harap Pak Anies (Anies Baswedan) sebagai gubernur mau menjelaskan ke publik. Jangan seakan bersembunyi di tengah krisis," tutur Anthony.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza khawatir penerapan kembali sistem ganjil-genap berisiko memperburuk penyebaran virus corona (covid-19). Bahkan, bisa memunculkan klaster transportasi umum.
"Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Agustus 2020.
Dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki tuntutan dan kewajiban berangkat kerja. Apalagi, integrasi kendaraan umum juga belum baik.
"Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus atau dari MRT ke bus," papar dia.
(Baca:
1.062 Kendaraan Langgar Ganjil Genap dalam Sehari)
Dia menyebut di titik itu bisa muncul titik penularan baru. Ini lantaran penumpukan penumpang hingga pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan.
Anthony mencontohkan Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang yang tergolong padat. Dalam sehari, setidaknya terjadi penumpukan penumpang dua atau tiga kali.
Wacana pemberlakukan sistem ganjil genap di semua ruas jalan selama 24 jam dinilai ngawur. PSI menilai kebijakan tersebut kontraproduktif sejak awal.
"Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi," tegas dia.
Dia meyakini penumpukan penumpang diprediksi lebih parah bila kebijakan tersebut diberlakukan untuk motor. "Kebijakan ini sangat membingungkan. Saya harap Pak Anies (Anies Baswedan) sebagai gubernur mau menjelaskan ke publik. Jangan seakan bersembunyi di tengah krisis," tutur Anthony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
