Warga melintas di dekat tumpukan sampah rumah tangga di jalur Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jakarta, Selasa (9/7/2019). ANT/M Adimaja.
Warga melintas di dekat tumpukan sampah rumah tangga di jalur Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jakarta, Selasa (9/7/2019). ANT/M Adimaja.

Pergub Jadi Langkah Awal Pengurangan Sampah Plastik

Nasional sampah jakarta Larangan Sampah Plastik
Theofilus Ifan Sucipto • 24 Juli 2019 07:39
Jakarta: Greenpeace Indonesia menyambut baik rencana Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang sampah plastik. Pergub tersebut dinilai menjadi awal baik mengurangi pemakaian plastik.
 
“Kita melihat peraturan pelarangan dimulai dari kantong plastik bisa jadi awalan mereduksi plastik sekali pakai dalam skala lebih besar,” kata juru kampanye urban Greenpeace Indonesia Muharram Atha Rasyadi kepada Medcom.id, Selasa, 23 Juli 2019.
 
Baca: Jakarta Belum Butuh PLTSa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atha yakin peraturan itu dampak mengurangi sampah plastik di ibu kota. Apalagi, jika pergub rancangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diterapkan secara masif. Regulasi itu dinilai bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik.
 
“Kita harap dengan Jakarta ikut memulai, dampaknya ke kota-kota lain bahwa model regulasi pengurangan plastik bisa dilakukan,” ujar Atha.
 
Juru kampanye urban Greenpeace Indonesia itu menilai regulasi itu tak akan terlalu berdampak positif terhadap pencemaran di ibu kota jika mengatur penggunaan kantong plastik sekali pakai. Karena sampah plastik tak cuma berasal dari kantong, tapi juga botol kemasan, sedotan, dan wadah makanan.
 
Namun, Atha yakin pergub tersebut jadi awal yang baik menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kantong plastik. Masyarakat bisa beralih menggunakan kantong belanja sendiri.
 
Para pelaku usaha pun akan menyesuaikan diri dengan aturan itu. Ia berharap regulasi itu juga berimbas pada produk plastik lainnya.
 
Berdasarkan survei Greenpeace International, sebanyak 11 perusahaan produsen kebutuhan sehari-hari menyebut bisnis mereka meningkat enam persen setiap tahun. Sayangnya, hal itu dibareng dengan meningkatnya penggunaan produk plastik sekali pakai.
 
“Bagaimana mau meningkatkan daur ulang pengelolaan di hilir tapi di hulu tidak dibenahi. Tidak akan selesai,” tutur dia.
 
Butuh Sinergi Pemerintah-Masyarakat
 
Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut. Masing-masing pihak memiliki perannya masing-masing.
 
Masyarakat, kata Atha, harus lebih bijak menggunakan plastik. Namun di sisi lain, masyarakat butuh peraturan yang didukung penyediaan dan fasilitas pengelolaan sampah. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 
Dalam PP tersebut, masyarakat diminta memilah sampah sesuai jenisnya. Namun pada praktiknya, ungkap Atha, sistem pengolahan sampah di tingkat nasional pun belum 100 persen dipilah dan dikelola berdasarkan jenis sampah.
 
Baca: Pergub Sampah Plastik Sebuah Keharusan
 
Dia mengatakan kehadiran bank sampah cukup menunjang kebijakan itu. Namun, jumlah bank sampah saat ini dinilai jauh dari cukup.
 
“(Pengolahan sampah) harus dua arah. Masyarakat perlu adaptasi dan berubah tapi juga ada peningkatan sistem pengolahan sama,” pungkas Atha.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif