Cyber Army MUI DKI Tuai Kritik, Disebut Timses Anies Sampai Politik Praktis

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berencana membentuk cyber army atau pasukan siber. Pembentukan cyber army ini menuai banyak kritik dari sejumlah pejabat negara.  Ketua Fatwa MUI DKI Jakarta, Fuad Thohari menekankan pembentukan cyber army bertujuan untuk memerangi berita hoaks dan fitnah di media sosial. Bukan untuk melindungi kepentingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Memerangi berita-berita di media sosial yang tidak otentik, tidak valid, dan tidak memberikan manfaat untuk umat dan agama," kata Fuad dalam Medcom Hari Ini, Senin, 22 November 2021.  Fuad menyebut Komisi Infokom MUI DKI bertugas untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan MUI. Ini agar masyarakat tahu kegiatan keagamaan yang digelar MUI.  "Saya tidak pernah melihat ada rencana rapat di pimpinan harian, cyber army untuk memback up satu tokoh tertentu, tidak ada itu," tegas dia. Meski begitu, sejumlah pejabat negara mengkritik keras rencana pembentukan cyber army MUI DKI Jakarta. Berikut rangkumannya: 1. PKB Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merasa heran dengan pembentukan cyber army MUI DKI untuk membela ulama dan Anies Baswedan. Menurutnya, pembentukan tim siber khusus itu berlebihan dan bukan porsi ulama.  "Aneh saja, ulama itu kan ngasih pengajian, ngasih pengajaran, bukan jadi tim siber. Kalau itu biar dilakukan anak-anak muda sajalah," kata Jazilul.  Jazilul menekankan MUI DKI Jakarta keluar dari bidang tugasnya jika membentuk cyber army. Sebab, MUI seharusnya bertugas untuk menjaga kerukunan umat Islam, bukan malah melindungi Anies.  "Kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang itu bukan menciptakan kerukunan. Itu namanya tim sukses. Ya kalau MUI DKI mau jadi tim suksesnya (Anies), jadi tim sukses saja, enggak usah pakai cyber army," pungkas dia.   Baca: Alasan MUI DKI Bentuk Cyber Army, Lawan Buzzer Hingga Bela Anies? 2. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad meminta MUI DKI fokus memberi pembinaan serta pendidikan mental dan spiritual warga Jakarta. Sehingga, tercipta kerukunan, toleransi dan kedamaian di masyarakat.  "Sehingga upaya pemerintah daerah untuk mengakselerasi kerukunan, toleransi di tengah masyarakat, dan upaya kedamaian di Jakarta bisa terwujud dan terjaga," jelas Idris.  Dia menambahkan, pembentukan cyber army tidak diperlukan. Memerangi buzzer yang mengkritik Anies merupakan tugas perangkat daerah yang berwenang serta ranah penegak hukum.  "Kalau kita bisa kawal bersama melalui kosntituasi yang ada, yang selama ini berlaku. Sudah berjalan dan terus dioptimalkan," kata dia.  3. Anggota DPRD DKI Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah meminta MUI DKI tidak terlibat politik praktis. Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menilai pembentukan cyber army untuk kepentingan Anies tidaklah bijak.  "Menurut saya, tak bijak ketika MUI yang seharusnya menjadi wadah ini, ikut-ikutan menjadi politik praktisnya Pak Gubernur (Anies). Jangan sampai ikut-ikutan politik praktis," ujar Ima.  Baca: Pembentukan Cyber Army Dikaitkan dengan Dana Hibah, Ini Tanggapan MUI DKI Menurutnya, lebih baik MUI DKI fokus memberikan pembinaan mental kepada warga Ibu Kota yang telah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Bukan malah ikut-ikutan berpihak dan membentuk kubu.  Ima melanjutkan, tugas memerangi hoaks dari para buzzer sudah menjadi tugas anak buah Anies. Sehingga, MUI DKI tak perlu lagi menamengi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.  "Setiap dinas pasti ada anggaran untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi mengenai prestasi-prestasi Pemprov DKI. Jadi enggak perlu lagi double dengan MUI," kata dia.