medcom.id, Jakarta: Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemprov menjadi hunian milik. Perubahan ini untuk mengakomodasi program uang muka (DP) rumah nol persen yang diusung pasangan calon gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan rencana program DP nol persen sulit tercapai jika tak menggandeng pihak luar atau memanfaatkan aset pemprov.
"Nggak akan terkejar. Kemarin kita hitung (butuh) sekitar Rp78 triliun dalam kurun lima tahun. Padahal, belanja kita setahun itu hanya sekitar Rp16 triliun. Jadi, impossible kalau memang kita paksakan ke situ," ujarnya usai memantau koridor 13 TransJakarta di Jakarta Selatan, Selasa 8 Agustus 2017.
Saefullah tak menjelaskan secara rinci berapa unit rusunawa yang memungkinkan diterapkan program DP nol persen dari total 23 rusunawa milik pemprov. Rencana yang masih dalam pembahasan ini pun sudah disinggung dalam rapat antara pemprov, perbankan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Baca: PNS Penunggak Sewa Rusun Terancam Diusir
Tidak semua penghuni bisa mengikuti program DP nol persen di rusunawa. Menurut Saefullah, dengan perhitungan rumah seluas 36 meter persegi dan dicicil selama 20 tahun, hanya keluarga berpenghasilan Rp7 juta per bulan yang diizinkan.
"Angsurannya Rp2,6 juta per bulan. Kalau (syarat) bank maka dia harus berpenghasilan Rp7 juta. Kalau ada yang bapaknya kerja, ibunya kerja, kakaknya kerja, itu mungkin bisa mengangsur," kata dia.
Saefullah menambahkan, rencana ini juga menjadi solusi bagi para penunggak sewa rusun yang angkanya mencapai Rp32 miliar hingga Juni 2017. Saefullah berharap kesadaran membayar penghuni meningkat jika unit sewa diubah menjadi hak milik.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemprov menjadi hunian milik. Perubahan ini untuk mengakomodasi program uang muka (DP) rumah nol persen yang diusung pasangan calon gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan rencana program DP nol persen sulit tercapai jika tak menggandeng pihak luar atau memanfaatkan aset pemprov.
"Nggak akan terkejar. Kemarin kita hitung (butuh) sekitar Rp78 triliun dalam kurun lima tahun. Padahal, belanja kita setahun itu hanya sekitar Rp16 triliun. Jadi, impossible kalau memang kita paksakan ke situ," ujarnya usai memantau koridor 13 TransJakarta di Jakarta Selatan, Selasa 8 Agustus 2017.
Saefullah tak menjelaskan secara rinci berapa unit rusunawa yang memungkinkan diterapkan program DP nol persen dari total 23 rusunawa milik pemprov. Rencana yang masih dalam pembahasan ini pun sudah disinggung dalam rapat antara pemprov, perbankan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Baca: PNS Penunggak Sewa Rusun Terancam Diusir
Tidak semua penghuni bisa mengikuti program DP nol persen di rusunawa. Menurut Saefullah, dengan perhitungan rumah seluas 36 meter persegi dan dicicil selama 20 tahun, hanya keluarga berpenghasilan Rp7 juta per bulan yang diizinkan.
"Angsurannya Rp2,6 juta per bulan. Kalau (syarat) bank maka dia harus berpenghasilan Rp7 juta. Kalau ada yang bapaknya kerja, ibunya kerja, kakaknya kerja, itu mungkin bisa mengangsur," kata dia.
Saefullah menambahkan, rencana ini juga menjadi solusi bagi para penunggak sewa rusun yang angkanya mencapai Rp32 miliar hingga Juni 2017. Saefullah berharap kesadaran membayar penghuni meningkat jika unit sewa diubah menjadi hak milik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
