Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Aziz Muslim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas penuh. Opsi lain, PTM terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen.
"Saya berharap untuk PTM ini bisa dilakukan 50 persen atau juga stop. Melihat kondisi covid-19 yang sedang meningkat," kata Aziz, Kamis, 3 Februari 2022.
Ia menilai kebijakan menghentikan PTM bisa membantu pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Dengan begitu, klaster covid-19 di sekolah bisa dicegah.
"Klaster sekolah dapat ditekan sementara dengan pengubahan metode belajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ujar dia.
Baca: Kamar Tahanan Lapas Cipinang Diduga Dijual, Kalapas Membantah
Legislator Partai NasDem itu meminta Pemprov DKI berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait PTM. Ia menekankan kebijakan PTM di Jakarta harus dikaji ulang bersama mengingat lonjakan covid-19 saat ini.
Azis juga berharap Pemprov DKI Jakarta mempercepat vaksin booster (penguat) untuk menekan penyebaran covid di Jakarta.
Kasus aktif covi-19 teridentifikasi pada sekolah di Jakarta yang menggelar PTM. Sekitar 90 sekolah ditutup akibat siswa dan guru positif covid-19.
Jakarta: Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Aziz Muslim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan
pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas penuh. Opsi lain,
PTM terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen.
"Saya berharap untuk PTM ini bisa dilakukan 50 persen atau juga
stop. Melihat kondisi covid-19 yang sedang meningkat," kata Aziz, Kamis, 3 Februari 2022.
Ia menilai kebijakan menghentikan PTM bisa membantu pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Dengan begitu,
klaster covid-19 di sekolah bisa dicegah.
"Klaster sekolah dapat ditekan sementara dengan pengubahan metode belajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ujar dia.
Baca:
Kamar Tahanan Lapas Cipinang Diduga Dijual, Kalapas Membantah
Legislator Partai NasDem itu meminta Pemprov DKI berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait PTM. Ia menekankan kebijakan PTM di Jakarta harus dikaji ulang bersama mengingat lonjakan covid-19 saat ini.
Azis juga berharap Pemprov DKI Jakarta mempercepat vaksin booster (penguat) untuk menekan penyebaran covid di Jakarta.
Kasus aktif covi-19 teridentifikasi pada sekolah di Jakarta yang menggelar PTM. Sekitar 90 sekolah ditutup akibat siswa dan guru positif covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
