Pendataan Penerima Bansos DKI Dinilai Berantakan

Jakarta: Pendataan penerima bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk warga miskin dan rentan miskin dinilai sangat berantakan. Hal ini dibuktikan dari adanya sejumlah warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mengembalikan paket bansos karena merasa tidak masuk kriteria penerima bantuan. "Berarti data (penerima bansos) sudah lama sudah tidak valid. Artinya petugas pendataan selama ini tidak kerja. Manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berantakan sekali, tidak akurat," kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jupiter kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 18 April 2020. Jupiter menyebut Dukcapil seharusnya memiliki data yang lengkap lewat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pendataan itu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos) DKI untuk mendata warga kurang mampu yang benar-benar berhak mendapat bantuan. "Contoh lain yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) disandingkan dengan pendataan dari Dinsos DKI. Mungkin mereka tidak melakukan itu makanya tidak akurat," ucap Jupiter. Baca: Pemprov DKI Dinilai Belum Maksimal dalam Menjalankan PSBB Dia juga mempertanyakan kerja kelurahan setempat. Lurah sebagai pimpinan wilayah, kata dia, harus mengetahui data warga mampu, kurang mampu, dan miskin di wilayahnya. "Seharusnya kelurahan mengetahui data warganya. Menurut saya lurah (Kelapa Gading) tidak pantas. Kerjanya apa kalau pendataan tidak akurat," ujar Jupiter. Menurut dia, seluruh aktivitas ekonomi Jakarta sedang lumpuh. Bahkan, warga miskin yang berjualan bahan pangan sulit mendapatkan penghasilan. Dengan kondisi pandemi korona, warga diminta untuk tetap di rumah dan itu sangat berdampak besar bagi kelangsungan hidup mereka. "Kalau orang kaya atau kelas menengah disuruh di rumah, mereka masih bisa bertahan hidup untuk tiga sampai empat bulan ke depan. Warga miskin yang tidak terdata ini akhirnya jadi kasian," kata Jupiter.