Jakarta: Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar. Langkah itu dikhawatirkan akan mengganggu fungsi utama trotoar sebagai sarana bagi pejalan kaki.
Namun, Alfred menegaskan pihaknya sama sekali tidak anti-PKL. Ia justru mendukung apabila pemerintah ingin memberdayakan PKL dan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tapi tentu saja bukan dengan memakan ruang trotoar," kata Alfred saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 1 September 2020.
Ia bahkan pernah menyuarakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar menyusun rencana induk PKL dan UMKM. Pemprov DKI disarankan mendata jumlah PKL dan UMKM yang membutuhkan fasilitas berupa sarana dan modal.
Nantinya, kata dia, Pemprov DKI bisa memetakan lokasi-lokasi yang potensial untuk diisi PKL. Dia mencontohkan pusat perbelanjaan, pasar rakyat, area perkantoran, serta fasilitas publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan (faskes).
"Kan sudah ada beberapa gedung di jalan protokol yang mau membuka pagarnya. Itu bisa dimanfaatkan untuk pengusaha mikro. Sementara ini kan rencana induk tersebut belum ada sampai sekarang," ujar dia.
Baca: UMKM Bakal Difasilitasi Berjualan di Trotoar Jakarta
Ia pun mengkritisi langkah Pemprov DKI yang salah sasaran dalam membina PKL. Alfred mencontohkan sentra kuliner Thamrin 10 yang nyatanya diisi para pemodal kuat, bukan PKL.
"Dasarnya sudah punya usaha tapi di tempat lain kurang laku. Padahal solusinya bukan pindah tempat tapi teknik pemasarannya yang harus ditingkatkan. Jadi, Thamrin 10 atau area sejenisnya betul-betul bisa ditempati oleh pengusaha mikro yang berangkat meniti usaha dari PKL," jelas dia.
Jakarta: Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar. Langkah itu dikhawatirkan akan mengganggu fungsi utama
trotoar sebagai sarana bagi pejalan kaki.
Namun, Alfred menegaskan pihaknya sama sekali tidak anti-PKL. Ia justru mendukung apabila pemerintah ingin memberdayakan PKL dan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tapi tentu saja bukan dengan memakan ruang trotoar," kata Alfred saat dihubungi
Media Indonesia, Selasa, 1 September 2020.
Ia bahkan pernah menyuarakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar menyusun rencana induk PKL dan UMKM. Pemprov DKI disarankan mendata jumlah PKL dan UMKM yang membutuhkan fasilitas berupa sarana dan modal.
Nantinya, kata dia, Pemprov DKI bisa memetakan lokasi-lokasi yang potensial untuk diisi PKL. Dia mencontohkan pusat perbelanjaan, pasar rakyat, area perkantoran, serta fasilitas publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan (faskes).
