Jakarta: Polda Metro Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI rutin menjalankan operasi yustisi sejak Senin, 14 September 2020. Hingga Kamis, 17 September 2020, denda yang disetor pelanggar protokol kesehatan pencegahan virus korona (covid-19) mencapai Rp191.233.500.
"(Sebanyak) 1.288 orang dikenakan denda administratif," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.
Menurut dia, selain denda, personel gabungan memberikan teguran kepada 8.056 pelanggar. Sementara itu, 13.562 orang dikenakan sanksi sosial menyapu jalan dan memungut sampah.
Yusri memerinci Satpol PP paling banyak menjaring warga dalam operasi yustisi. Sebanyak 8.112 orang dikenakan sanksi sosial dan 718 orang dikenakan denda administratif oleh Satpol PP.
"Nilai denda yang diterima Rp106.975.000," ujar Yusri.
Polres Metro Jakarta Pusat menempati posisi kedua. Sebanyak 1.016 warga dikenakan sanksi sosial dan 78 warga dikenakan denda administratif di Jakarta Pusat.
"Nilai denda yang diterima Rp13.750.000," sebut Yusri.
Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengenakan sanksi sosial kepada 907 warga dan 35 orang dikenakan denda administratif. Total nilai denda yang diterima selama empat hari Rp7.850.000.
Polres Metro Jakarta Barat mengenakan sanksi sosial kepada 606 warga dan 124 orang membayar denda administratif. Total denda selama empat hari Rp24.048.500.
Yusri tidak memerinci jenis pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Dia juga tidak menyebutkan rentang nilai denda yang dikenakan kepada pelanggar.
Namun, denda yang diterapkan beragam sesuai dengan jumlah pelanggaran. Sanksi diatur Pasal 5 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Baca: Posko Operasi Yustisi Diklaim Tak Timbulkan Kerumunan
Aturan itu berisikan setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif maksimal Rp250 ribu. Warga yang mengulangi pelanggaran satu kali dikenakan sanksi kerja sosial selama 120 menit atau denda maksimal Rp500 ribu.
Pelanggaran berulang dua kali dikenakan kerja sosial 180 menit atau denda maksimal Rp750 ribu. Pelanggaran berulang tiga kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial 240 menit atau denda administratif maksimal Rp1 juta.
Polres Metro Jakarta Barat mengenakan sanksi sosial kepada 606 warga dan 124 orang membayar denda administratif. Total denda selama empat hari Rp24.048.500.
Yusri tidak memerinci jenis pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Dia juga tidak menyebutkan rentang nilai denda yang dikenakan kepada pelanggar.
Namun, denda yang diterapkan beragam sesuai dengan jumlah pelanggaran. Sanksi diatur Pasal 5 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19.
Baca:
Posko Operasi Yustisi Diklaim Tak Timbulkan Kerumunan
Aturan itu berisikan setiap orang yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif maksimal Rp250 ribu. Warga yang mengulangi pelanggaran satu kali dikenakan sanksi kerja sosial selama 120 menit atau denda maksimal Rp500 ribu.
Pelanggaran berulang dua kali dikenakan kerja sosial 180 menit atau denda maksimal Rp750 ribu. Pelanggaran berulang tiga kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial 240 menit atau denda administratif maksimal Rp1 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
