Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta memasifkan sosialisasi wacana penghapusan nomor induk kependudukan (NIK) Jakarta. Upaya itu mesti melibatkan semua pihak.
"Koordinasi dengan pihak pemerintah maupun swasta, pusat dan daerah," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani saat dihubungi, Kamis, 29 Februari 2024.
Israyani mengatakan sosialisasi mendetail perlu dilakukan sejak dini. Supaya masyarakat tidak bingung dan menekan potensi kegaduhan bila kebijakan itu sudah bergulir.
"Sosialisasi ini juga ditujukan khususnya kepada daerah tetangga di mana banyak warga ber-KTP/NIK DKI Jakarta tinggal," papar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Israyani menegaskan Komisi A DPRD DKI mendukung wacana penonaktifan NIK. Namun pelaksanaannya harus cermat dan tidak merugikan warga Jakarta.
"Apalagi penonaktifan NIK bertujuan merapikan administrasi penduduk, sekaligus telah menjadi perintah undang-undang kependudukan," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta diminta memasifkan sosialisasi wacana penghapusan nomor induk kependudukan (NIK) Jakarta. Upaya itu mesti melibatkan semua pihak.
"Koordinasi dengan pihak pemerintah maupun swasta, pusat dan daerah," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani saat dihubungi, Kamis, 29 Februari 2024.
Israyani mengatakan sosialisasi mendetail perlu dilakukan sejak dini. Supaya masyarakat tidak bingung dan menekan potensi kegaduhan bila kebijakan itu sudah bergulir.
"Sosialisasi ini juga ditujukan khususnya kepada daerah tetangga di mana banyak warga ber-KTP/NIK
DKI Jakarta tinggal," papar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Israyani menegaskan Komisi A DPRD DKI mendukung wacana penonaktifan NIK. Namun pelaksanaannya harus cermat dan tidak merugikan warga Jakarta.
"Apalagi penonaktifan NIK bertujuan merapikan administrasi penduduk, sekaligus telah menjadi perintah undang-undang kependudukan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
