Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus melobi DPRD DKI untuk melepas saham PT Delta Djakarta. Anies melobi fraksi-fraksi.
"Sudah (lobi). Lagi proses sekarang tapi jalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Dia mengaku sedang melobi ke beberapa ketua fraksi. Salah satunya Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus.
"Iya ngomong juga biar dipercepat," imbuh Anies.
Sebelumnya, Bestari berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan komunikasi yang intens dengan DPRD terkait penjualan saham produsen Anker bir itu. Bestari minta Pemprov DKI tidak hanya sebatas surat-menyurat.
"Gubernur itu juga politisi. Jangan cuma berkirim-kirim surat, ajak ketemu. Ngobrol lah. Coba dibuka lagi aturan perundangan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari DPRD dan Gubernur. Kok seakan-akan mau jalan sendiri-sendiri saja," kata Bestari, Senin, 4 Maret 2019.
(Baca juga: Manajemen Delta Enggan Buka Suara soal Pelepasan Saham)
Bestari menyebut perlu ada komunikasi dan alasan yang jelas dari Anies sebelum melepas saham PT Delta Djakarta tbk.
Dia mengingatkan kerja pemerintahan bukan semata-mata gubernur. Pemerintahan daerah (pemda) terdiri dari DPRD dan gubernur.
"Kok seakan-akan mau jalan sendiri. Ngobrol. Kalau enggak bisa ngobrol jangan jadi politisi. Urusan Delta itu urusan remeh-temeh, urusan ngobrol," kata Bestari.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus melobi DPRD DKI untuk melepas saham PT Delta Djakarta. Anies melobi fraksi-fraksi.
"Sudah (lobi). Lagi proses sekarang tapi jalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Dia mengaku sedang melobi ke beberapa ketua fraksi. Salah satunya Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus.
"Iya ngomong juga biar dipercepat," imbuh Anies.
Sebelumnya, Bestari berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan komunikasi yang intens dengan DPRD terkait penjualan saham produsen Anker bir itu. Bestari minta Pemprov DKI tidak hanya sebatas surat-menyurat.
"Gubernur itu juga politisi. Jangan cuma berkirim-kirim surat, ajak ketemu. Ngobrol lah. Coba dibuka lagi aturan perundangan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari DPRD dan Gubernur. Kok seakan-akan mau jalan sendiri-sendiri saja," kata Bestari, Senin, 4 Maret 2019.
(Baca juga:
Manajemen Delta Enggan Buka Suara soal Pelepasan Saham)
Bestari menyebut perlu ada komunikasi dan alasan yang jelas dari Anies sebelum melepas saham PT Delta Djakarta tbk.
Dia mengingatkan kerja pemerintahan bukan semata-mata gubernur. Pemerintahan daerah (pemda) terdiri dari DPRD dan gubernur.
"Kok seakan-akan mau jalan sendiri. Ngobrol. Kalau enggak bisa ngobrol jangan jadi politisi. Urusan Delta itu urusan remeh-temeh, urusan ngobrol," kata Bestari.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
