Wali Kota Bekasi Melunak soal Kompensasi Sampah
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut polemik antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi hanya kesalahan komunikasi. Dia memastikan Pemprov DKI tetap membayarkan dana yang sudah menjadi kerja sama kedua daerah terkait sampah. 

"Beberapa hari ini ada miskomunikasi antara Bekasi dan DKI," kata Rahmat dalam konferensi pers di Balaikota DKI Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Rahmat menegaskan hubungan Bekasi dan Pemprov DKI berjalan baik. Tidak ada yang berubah setelah insiden 20 truk sampah DKI dilarang masuk.


"Tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI yang berkenaan dengan kemitraan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang," tutur dia.

Hari ini, Rahmat sowan ke kantor Anies. Keduanya membicarakan soal TPST Bantargebang. 

Namun, dia tak memerinci hasil pertemuan tadi. Yang jelas, Rahmat berharap Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi tetap harmonis dan bisa bersinergi. 

"Jadi, jangan hal-hal yang terus diputar-putar sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang pada akhirnya merugikan kita semua," tukas dia. 

(Baca juga: Polemik Jakarta-Bekasi Bisa Rusak Citra Nasional)

Polemik Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi bermula dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang melarang 20 truk sampah DKI melintas di Gerbang Tol Bekasi Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.  Hal itu lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak memenuhi kewajiban pada perjanjian kerja sama.

Masalah itu kemudian merembet ke uang kompensasi terdampak sampah dan dana hibah. Senin, 15 Oktober 2018, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah terkait pengelolaan sampah sebesar Rp2,09 triliun.

Namun, Pemkot Bekasi meminta Pemprov untuk segera mencairkan dana tersebut. Bila tidak, truk-truk sampah milik Pemprov DKI dilarang melintas.

Dalam proposal itu disebutkan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan flyover atau jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang, dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi. Namun, Pemprov DKI menilai dana yang diminta Bekasi terlalu tinggi.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id