Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) DKI Jakarta perihal pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkamart) DKI pada APBD 2019. Pembelian mobil tersebut lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.
"Pemerintah Provinsi DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 April 2021.
August mengatakan BPK mencatat indikasi kerugian daerah Rp6,52 miliar dihitung dari harga kontrak dengan harga riil untuk empat item berbeda. Rincian harganya, antara lain submersible Rp761,67 juta, quick response Rp3,48 miliar, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) Rp844,19 juta, dan material kebakaran (robot MVF-5) Rp1,43 miliar.
Menurut August, temuan BPK ini membuktikan Pemprov DKI gagal menyusun prioritas anggaran. Apalagi, robot pemadam kebakaran yang dibeli dengan harga mahal itu sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta. Pemprov DKI seharusnya mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan sukarelawan pencegah kebakaran untuk mengatasi kebakaran.
"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal risiko dapat ditekan," ujarnya.
Baca: Pedagang Pasar Diimbau Ronda Keliling untuk Cegah Kebakaran
Keberadaan hidran mandiri sangat dibutuhkan pada lokasi yang sulit dijangkau. August mencontohkan kebakaran Pasar Kambing. Gulkarmart membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi.
Pada kurun waktu tersebut, api telah merembet ke lapak buah dan kelontong. Peristiwa itu menyebabkan 174 lapak hangus terbakar dan kerugian ditaksir Rp1 miliar.
"Pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar harus jadi prioritas. Lalu perkuat dengan sistem sprinkler di fasilitas umum," jelas dia.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK)
DKI Jakarta perihal pengadaan mobil pemadam
kebakaran (damkar) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkamart) DKI pada APBD 2019. Pembelian mobil tersebut lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.
"Pemerintah Provinsi DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 April 2021.
August mengatakan BPK mencatat indikasi kerugian daerah Rp6,52 miliar dihitung dari harga kontrak dengan harga riil untuk empat item berbeda. Rincian harganya, antara lain
submersible Rp761,67 juta,
quick response Rp3,48 miliar, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) Rp844,19 juta, dan material kebakaran (robot MVF-5) Rp1,43 miliar.
Menurut August, temuan BPK ini membuktikan Pemprov DKI gagal menyusun prioritas anggaran. Apalagi, robot pemadam kebakaran yang dibeli dengan harga mahal itu sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta. Pemprov DKI seharusnya mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan sukarelawan pencegah kebakaran untuk mengatasi kebakaran.
"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal risiko dapat ditekan," ujarnya.
Baca: Pedagang Pasar Diimbau Ronda Keliling untuk Cegah Kebakaran
Keberadaan hidran mandiri sangat dibutuhkan pada lokasi yang sulit dijangkau. August mencontohkan kebakaran Pasar Kambing. Gulkarmart membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi.
Pada kurun waktu tersebut, api telah merembet ke lapak buah dan kelontong. Peristiwa itu menyebabkan 174 lapak hangus terbakar dan kerugian ditaksir Rp1 miliar.
"Pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar harus jadi prioritas. Lalu perkuat dengan sistem sprinkler di fasilitas umum," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
