NEWSTICKER
Ilustrasi DPRD DKI - MI/Panca Syurkani
Ilustrasi DPRD DKI - MI/Panca Syurkani

Kemendagri Pantau Pemilihan Wagub DKI

Nasional Pengganti Sandiaga Uno
Fachri Audhia Hafiez • 13 Agustus 2019 17:46
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta ke DPRD DKI. Proses pemilihan di anggota dewan sampai saat ini mandek.
 
Legislator DKI mentok mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan wagub. Sebab, rapat pimpinan gabungan (rapimgab) oleh panitia khusus (pansus) tak kunjung terlaksana. Usai rapimgab, baru ditentukan panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.
 
"Ibaratnya 'Komisi Pemilihan Umum (KPU)' itu namanya panlih. Apa yang dilakulan oleh panlih? Melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di tatib. Panlih itu yang nanti akan menentukan syarat-syarat, mekanisme pencoblosan, jadi kita beri ruanglah panlihnya untuk bekerja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Akmal menegaskan masa jabatan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang segera berakhir tidak menggangu pansus wagub DKI. Bila tak kunjung selesai, pansus harus dibentuk lagi dengan legislator periode baru.
 
"Kuncinya di tatib, bentuk otonomi itu adalah di tatib, kami enggak boleh ganggu-ganggu," ujar Akmal.
 
(Baca juga:Anies Desak Pansus Segera Tetapkan Wagub DKI)
 
Akmal tak menampik proses pemilihan berjalan lambat. Kendati demikian, Kemendagri menilai proses tersebut masih terarah.
 
"Memang agak sedikit lambat tetapi di sisi on the right track, artinya setelah selesai mereka konsultasi. Menyiapkan tatib, setelah tatib selesai mereka sekarang membentuk panlih kemudian panlih lah bekerja," jelas Akmal.
 
Hampir setahun Jakarta tanpa wakil gubernur. Sebelumnya, kursi wagub DKI Jakarta ditempati oleh Sandiaga Uno, sebelum akhirnya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan wakil kepala daerah oleh karena kekosongan jabatan akibat pengunduran diri, dicopot atau meninggal melalui mekanisme pemilihan di DPRD.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif