medcom.id, Jakarta: Taksi daring dan resmi diminta untuk sepakat terhadap rancangan peraturan terkait angkutan sewa khusus. Sebab, aturan ini sudah diupayakan untuk mewujudkan kesetaraan keduanya.
"Negara harus hadir karena dengan beberapa kata-kata (revisi) itu mestinya kita untuk sepakat bukan untuk tidak sepakat. Diskusi dalam membuat regulasi yang baru ini kita membuat suatu mekanisme yang clean dan humble," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta dalam sambutannya pada diskusi Mengupas Polemik Peraturan Transportasi Online di Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.
Budi tidak menginginkan dalam diskusi dan sosialisasi sudah sepakat, namun ada lagi demonstrasi di kemudian hari.
"Saya mendambakan di sini oke tapi tidak riuh lagi di media sosial dan demo-demo. Ini semua untuk konsumen. Kalau daring mengapi'apikan pertentangan, konsumen akan marah. Begitu juga konvensional jangan mengatakan dianaktirikan," katanya.
Baca: Pemerintah Diminta Perhatikan Kuota Taksi Daring
Dia mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan tersebut antara taksi daring dan resmi. "Apa yang dilakukan pemerintah ini untuk kesetaraan dan memberikan kesempatan berbisnis berkehidupan yang sama supaya semua itu eksis," ucapnya.
Salah satu yang menjadi perhatian, menurut dia, adalah soal tarif dan stiker di badan kendaraan taksi daring.
Dia mengatakan tarif batas bawah harus diatur agar tidak ada praktik monopoli. Sementara itu untuk stiker untuk melindungi pengendara kendaraan pribadi serta memberikan ruang agar tidak berlaku peraturan ganjil-genap untuk taksi daring.
"Saya juga dibilang katanya bapak menteri ini senangnya dengan daring sampai dimaki- maki orang. Saya katakan juga kalau Konvensional harus berubah," katanya.
Baca: Taksi Online Diberi Waktu Transisi 3 Bulan
Dia menilai taksi daring adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan diharapkan bersama taksi resmi bisa merawat kesetaraan tersebut.
"Rawat lah kesetaraan itu karena bagian keadilan yang kita junjung. Saya mengatur juga dengan sangat hati-hati kalau mengatur berlebihan saya akan dinilai menolak satu sisi," katanya.
medcom.id, Jakarta: Taksi daring dan resmi diminta untuk sepakat terhadap rancangan peraturan terkait angkutan sewa khusus. Sebab, aturan ini sudah diupayakan untuk mewujudkan kesetaraan keduanya.
"Negara harus hadir karena dengan beberapa kata-kata (revisi) itu mestinya kita untuk sepakat bukan untuk tidak sepakat. Diskusi dalam membuat regulasi yang baru ini kita membuat suatu mekanisme yang
clean dan
humble," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta dalam sambutannya pada diskusi Mengupas Polemik Peraturan Transportasi Online di Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.
Budi tidak menginginkan dalam diskusi dan sosialisasi sudah sepakat, namun ada lagi demonstrasi di kemudian hari.
"Saya mendambakan di sini oke tapi tidak riuh lagi di media sosial dan demo-demo. Ini semua untuk konsumen. Kalau daring mengapi'apikan pertentangan, konsumen akan marah. Begitu juga konvensional jangan mengatakan dianaktirikan," katanya.
Baca: Pemerintah Diminta Perhatikan Kuota Taksi Daring
Dia mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan tersebut antara taksi daring dan resmi. "Apa yang dilakukan pemerintah ini untuk kesetaraan dan memberikan kesempatan berbisnis berkehidupan yang sama supaya semua itu eksis," ucapnya.
Salah satu yang menjadi perhatian, menurut dia, adalah soal tarif dan stiker di badan kendaraan taksi daring.
Dia mengatakan tarif batas bawah harus diatur agar tidak ada praktik monopoli. Sementara itu untuk stiker untuk melindungi pengendara kendaraan pribadi serta memberikan ruang agar tidak berlaku peraturan ganjil-genap untuk taksi daring.
"Saya juga dibilang katanya bapak menteri ini senangnya dengan daring sampai dimaki- maki orang. Saya katakan juga kalau Konvensional harus berubah," katanya.
Baca: Taksi Online Diberi Waktu Transisi 3 Bulan
Dia menilai taksi daring adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan diharapkan bersama taksi resmi bisa merawat kesetaraan tersebut.
"Rawat lah kesetaraan itu karena bagian keadilan yang kita junjung. Saya mengatur juga dengan sangat hati-hati kalau mengatur berlebihan saya akan dinilai menolak satu sisi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
