Soal Perangkat AI Pengurai Macet, Begini Kekhawatiran Pakar Transportasi

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah 40 titik persimpangan yang akan dipasangi perangkat Sistem Transpotasi Cerdas (Intelligent transport system) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai upaya mengurangi kemacetan. Adapun 20 titik lokasi yang sudah menggunakan sistem ini antara lain Jalan Jembatan 2 Raya-Jalan Tubagus Angke, Jalan Kyai Tapa-Jalan Daan Mogot (Grogol), dan Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya. Sistem Transportasi Cerdas dengan penerapan AI ini bekerja dengan melakukan pengaturan waktu di lampu lalu lintas berdasarkan informasi basis data internal Google dan memperkuat fungsi sistem manajemen lalu lintas.   Sistem ini mampu menghitung secara aktual volume lalu lintasi di simpang sehingga dapat diketahui perbandingan antara kepadatan jalan dengan kepadatan lalu lintas di jalan tersebut. Pakar transportasi mendorong dilakukan evaluasi Mengingat kompleksitas sistem tersebut, muncul permintaan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Transpotasi Cerdas di lampu lalu lintas berbasis AI ini. Hal ini agar masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan dan dampak dari penerapan sistem tersebut. Jangan sampai penerapan sistem ini tidak teruji dengan kondisi lalu lintas riil yang ada di DKI Jakarta dan akhirnya malah menimbulkan masalah baru mengingat anggaran penerapan teknologi ini di 20 simpang sebesar Rp78 miliar dan rencana penambahan untuk 40 simpang sebesar Rp130 miliar. Para pakar transportasi pun mendukung permintaan evaluasi ini. Ilham Malik, Section Head of Monitoring and Evaluation Intelligent Transportation System Association of Indonesia (ITS Indonesia), menyatakan bahwa tingkat derajat kejenuhan di simpang-simpang tersebut masih tinggi terutama di jam-jam puncak lalu lintas.  "Sangat perlu dievaluasi sampai sejauh mana pemanfaatan sistem tersebut di 20 simpang yang ada sebelum ditambahkan lagi hingga 40 simpang. Karena setiap implementasi teknologi baru harus teruji secara komprehensif sebelum diputuskan efektif atau tidak implementasi tersebut," ujar Ilham. Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Budi Yulianto juga mendorong dilakukannya evaluasi. Menurutnya, kepadatan lalu lintas yang digunakan kemungkinan berasal dari data historis pengguna Google dan bukan data aktual di persimpangan. "Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, perlu dilakukan evaluasi secara terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat mengingat data yang digunakan dari Google bukanlah data dari penyedia sistem ATCS (Area Traffic Control System)," terangnya.  Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Transportasi Jabodetabek, Tedy Murtejo. Ia berujar penggunaan data dari internal Google perlu ditelaah karena bisa berhubungan dengan data pribadi pengguna platform Google yang mengarah pada aturan soal perlindungan data pribadi. "Perlu adanya concern dari pengguna bahwa data akan digunakan dalam hal ini oleh pemerintah. Apalagi ini digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas, sangat rentan terjadinya kebocoran data atau data breach yang menjadi masalah keamanan nasional," pungkas Tedy. Pengaturan persimpangan seharusnya independen dan tidak tergantung dari sistem pihak ketiga. Karena sistem APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) berteknologi AI idealnya mampu menangkap kondisi riil persimpangan dan melakukan penyesuaian pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan secara otomatis.