Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta sebesar Rp86,89 triliun. Anggaran ini turun sebesar Rp2,1 triliun dari total APBD 2019 Rp89,08 triliun.
"DPRD menyetujui APBD Perubahan sebesar Rp86,89 triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memimpin sidang Paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Prasetio kemudian mengetok palu tanda anggaran tersebut sudah disahkan. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Syarifuddin turut membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD Perubahan 2019.
Baca juga: DPRD DKI Disebut Ingin Husnulkhatimah
DPRD merekomendasikan agar eksekutif mematikan anggaran untuk pengadaan tanah untuk kantor Camat Mampang Prapatan sebesar Rp120 miliar. Ia pun merekomendasikan agar pajak 2019 sebesar Rp44 triliun dikaji kembali.
"Kami mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan peningkatan kapabilitas pengelola keuangan dalam implementasi peraturan bidang keuangan," kata Syafruddin.
Dewan juga menyoroti ketersediaan air bersih di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI pun diminta meningkat pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD).
"Pemprov harus meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan meningkatkan tipe RSUD sehingga masyarakat benar-benar merasakan kinerja Pemprov DKI," pungkas dia.
Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta sebesar Rp86,89 triliun. Anggaran ini turun sebesar Rp2,1 triliun dari total APBD 2019 Rp89,08 triliun.
"DPRD menyetujui APBD Perubahan sebesar Rp86,89 triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat memimpin sidang Paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Prasetio kemudian mengetok palu tanda anggaran tersebut sudah disahkan. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Syarifuddin turut membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD Perubahan 2019.
Baca juga:
DPRD DKI Disebut Ingin Husnulkhatimah
DPRD merekomendasikan agar eksekutif mematikan anggaran untuk pengadaan tanah untuk kantor Camat Mampang Prapatan sebesar Rp120 miliar. Ia pun merekomendasikan agar pajak 2019 sebesar Rp44 triliun dikaji kembali.
"Kami mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan peningkatan kapabilitas pengelola keuangan dalam implementasi peraturan bidang keuangan," kata Syafruddin.
Dewan juga menyoroti ketersediaan air bersih di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI pun diminta meningkat pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD).
"Pemprov harus meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan meningkatkan tipe RSUD sehingga masyarakat benar-benar merasakan kinerja Pemprov DKI," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)