Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Anies Ingin Sanksi Larangan Plastik Masuk Akal

Nasional kantong plastik berbayar Larangan Sampah Plastik
Nur Azizah • 09 Januari 2019 16:08
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau buru-buru mengesahkan Pergub Larangan Plastik. Alasannya, banyak substansi draft peraturan gubernur (pergub) yang harus dikoreksi.
 
"Banyak substansi pergub plastik itu yang harus dikoreksi. Jadi, ini bukan cepat-cepatan keluar pergubnya," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.
 
Salah satu yang dikoreksi masalah sanksi. Ia ingin sanksi yang diberikan masuk akal dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sanksi itu harus masuk akal, yang bisa dikerjakan, yang bisa mengubah perilaku. Kalau sanksi itu hanya bikin headline saja tapi tidak bisa dilaksanakan buat apa?," tutur dia.
 
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin setiap penggunaan plastik memiliki variabel yang jelas. Dengan begitu, sanksi setiap pelanggaran akan berbeda.
 
"Jadi, ini harus didetailkan, sanksi jelas, dan variabel ketidaktaatannya ada agar kita lengkap. Jangan asal ada aturan," tandas dia.
 
(Baca juga:Anies Belum Mau Teken Aturan Kantong Plastik)
 
Dalam draft Pergub larangan plastik yang diterima Medcom.id, terdapat tahapan-tahapan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, denda sebesar Rp5-Rp25 juta sampai pencabutan izin usaha.
 
"Kalau surat teguran tertulis tiga kali tapi tidak diindahkan maka akan dikenakan denda Rp5 hingga Rp25 juta," kata Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Rahmawati kepada Medcom.id, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.
 
Rahmawati menuturkan, bila sanksi denda juga tak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi pembekuan izin. Sedangkan sanksi tertinggi ialah pencabutan izin usaha.
 
Dia menyebut, aturan ini berlaku efektif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selambat-lambatnya enam bulan sejak Peraturan ini diundangkan. Sedangkan aturan ini efektif terhadap Pasar selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan.
 
Dalam draf Pergub itu juga diatur bahwa penggunaan kantong sekali pakai dapat digunakan apabila untuk mewadahi barang basah atau berisiko mengalami kebocoran. Misalnya untuk mewadahi makanan mentah, makanan siap saji, atau bahan pangan yang tidak terselubung kulit maupun kemasan apa pun.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif