medcom.id, Jakarta: Kisruh politik yang masuk ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemerintah daerah DKI Jakarta sampai ke telinga Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Pemprov, kata dia, tidak berencana menghapus biaya sewa seperti yang tersiar dalam janji kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.
"Belum, belum. Kita mendorong (supaya bayar), belum (rencana menghapus biaya sewa)," ujar Saefullah kepada wartawan usai memantau koridor 13 TransJakarta di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 8 Agustus 2017.
Saefullah menegaskan, membayar sewa merupakan konsekuensi penghuni dan sesuatu yang wajar. Bahkan, kata dia, membayar sewa rusun merupakan suatu ibadah bagi seseorang karena bertanggung jawab memberi hunian bagi keluarganya.
"Tuhan saja kasih kita pajak zakat fitrah 3,5 liter setelah kita berpuasa satu bulan. Nah itu kan merupakan ibadah juga ya kalau dia bayar rusun, ibadah sama keluarganya. Kenapa? Karena nyaman gitu loh," imbuh dia.
(Baca juga: Program DP 0% Solusi Selesaikan Tunggakan Rusun)
Untuk itu, dia mendorong pada para penunggak untuk segera membayar. Dia mencontohkan, penghuni rusunawa yang merokok, bisa mengeluarkan biaya rokok Rp22 ribu sehari.
Berarti satu bulan mereka menghabiskan uang Rp660 ribu. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tagihan sewa rusun.
"Mari kita bangun kesadaran. Karena ini (uang sewa) bukan masuk ke kas pemerintah, ini akan dikembalikan untuk maintenance rumah susun itu," tambah dia.
Menanggapi tunggakan sewa rusun yang terus menggunung dan mencapai Rp32 miliar per Juni 2017, Saefullah mengatakan pihaknya memang tidak bisa memindak penghuni. Pasalnya, fungsi utama pemerintah adalah untuk melayani masyarakat sehingga pendekatannya harus kekeluargaan.
"Tidak mungkin kita kejam sama masyarakat, kita usir itu tidak mungkin. Yang kita bangun adalah kesadaran mereka," imbuh dia.
(Baca juga: Kebijakan Denda Tunggakan Rusun akan Diatur Ulang)
medcom.id, Jakarta: Kisruh politik yang masuk ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemerintah daerah DKI Jakarta sampai ke telinga Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah. Pemprov, kata dia, tidak berencana menghapus biaya sewa seperti yang tersiar dalam janji kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.
"Belum, belum. Kita mendorong (supaya bayar), belum (rencana menghapus biaya sewa)," ujar Saefullah kepada wartawan usai memantau koridor 13 TransJakarta di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 8 Agustus 2017.
Saefullah menegaskan, membayar sewa merupakan konsekuensi penghuni dan sesuatu yang wajar. Bahkan, kata dia, membayar sewa rusun merupakan suatu ibadah bagi seseorang karena bertanggung jawab memberi hunian bagi keluarganya.
"Tuhan saja kasih kita pajak zakat fitrah 3,5 liter setelah kita berpuasa satu bulan. Nah itu kan merupakan ibadah juga ya kalau dia bayar rusun, ibadah sama keluarganya. Kenapa? Karena nyaman gitu loh," imbuh dia.
(Baca juga:
Program DP 0% Solusi Selesaikan Tunggakan Rusun)
Untuk itu, dia mendorong pada para penunggak untuk segera membayar. Dia mencontohkan, penghuni rusunawa yang merokok, bisa mengeluarkan biaya rokok Rp22 ribu sehari.
Berarti satu bulan mereka menghabiskan uang Rp660 ribu. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tagihan sewa rusun.
"Mari kita bangun kesadaran. Karena ini (uang sewa) bukan masuk ke kas pemerintah, ini akan dikembalikan untuk maintenance rumah susun itu," tambah dia.
Menanggapi tunggakan sewa rusun yang terus menggunung dan mencapai Rp32 miliar per Juni 2017, Saefullah mengatakan pihaknya memang tidak bisa memindak penghuni. Pasalnya, fungsi utama pemerintah adalah untuk melayani masyarakat sehingga pendekatannya harus kekeluargaan.
"Tidak mungkin kita kejam sama masyarakat, kita usir itu tidak mungkin. Yang kita bangun adalah kesadaran mereka," imbuh dia.
(Baca juga:
Kebijakan Denda Tunggakan Rusun akan Diatur Ulang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
