Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta foto bersama di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta foto bersama di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani

CPNS Terpapar Radikalisme Akan Dijegal

Nasional pendaftaran cpns seleksi cpns
Insi Nantika Jelita • 20 November 2019 08:18
Jakarta: Calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibersihkan dari paparan radikalisme. Seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) menjadi acuan untuk mengetahui seorang pelamar terpapar radikalisme atau tidak.
 
"Dari soal-soal tes seleksi ada indikatornya apakah mereka terpapar atau tidak," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
 
Menurut dia, BKD DKI juga akan meminta keterangan lebih dalam kepada CPNS yang lolos. Dari keterangan dan data tersebut, pihaknya akan mengetahui seperti apa rekam jejak mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian, kami juga mengetahui laporan dari masyarakat, kurang dan kelebihannya kita bisa tahu. Sejauh ini tidak ada (PNS DKI terpapar radikalisme). Semua pada patuh terhadap aturan," jelas Chaidir
 
Chaidir mengungkapkan jumlah pelamar PNS saat ini mencapai 13.416 sejak pendaftaran CPNS 2019, Senin, 11 November 2019. "Formasi yang paling banyak peminat adalah guru kelas, perawat, dan bidan," terang dia.
 
Pembukaan lowongan CPNS berlangsung hingga Senin, 25 November 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka menerima CPNS 2019 sebanyak 2.998 orang. Mereka akan mengisi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis administrasi.
 
Chaidir juga membenarkan banyak lulusan mengincar bekerja sebagai PNS di DKI karena gaji yang besar. Tak tanggung-tanggung, gaji PNS yang menjabat eselon IV bisa menembus Rp28 juta.
 
"Jika yang bersangkutan menjabat struktural, kompenen tunjangannya bertambah," kata Chaidir.
 
Dia mencontohkan gaji PNS Gol 3a Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sebesar Rp2.579.000. Mereka mendapat tunjangan kinerja dan lainnya tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.
 
DKI memberlakukan tunjangan kinerja daerah sebesar Rp17.370.000 dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis trampil. Alhasil total uang yang diterima PNS baru di DKI Rp19.949.000.
 
"Jadi pendapat Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) ada benarnya (mendapat gaji Rp28 juta). Sehingga, para purnapraja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berbondong-bondong ingin bertugas sebagai PNS DKI Jakarta," jelas Chaidir.
 
Lelang jabatan
 
Sementara itu, untuk lelang 12 posisi jabatan Pemprov DKI, empat posisi dibuka bagi PNS dari seluruh Indonesia. Chaidir mengatakan sampai kemarin ada 11 orang yang mendaftar di empat posisi itu.
 
"Yang daftar untuk deputi baru dua, di Deputi Perindustrian dan Perdagangan (Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi), Deputi Tata Ruang masih belum, kosong," ungkap Chaidir.
 
Ada empat orang yang mendaftar sebagai kepala Badan Perencanaan Pengembangan Derah DKI. Untuk kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, ada lima pendaftar.
 
Delapan posisi untuk eselon II lainnya yang dibuka untuk PNS Pemprov DKI yakni kepala Dinas Kebudayaan, kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kepala Dinas Pendidikan, wakil kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, wakil kepala Badan Perencanaan Pembangunan, wakil kepala Dinas Lingkungan Hidup, wakil kepala Dinas Perhubungan dan kepala Biro Umum. Total sudah ada 31 pelamar jabatan eselon II.Lelang jabatan ini dibuka sampai Selasa, 26 November 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif