Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza yakin rekan rekan sejawatnya William Aditya tak mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, William tak melanggar peraturan.
"Sekarang gini, pasal yang dikenakan ke rekan kita Bro William enggak kena kok," kata Anthony di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, November 2019.
William dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Anthony menegaskan William tak melanggar pasal itu karena menyampaikan pendapat di luar rapat.
"(Pasal itu) untuk pendapat yang diucapkan dalam rapat. Kalau pendapat di luar rapat tidak diatur di pasal itu. Sehingga (William) enggak kena pasal yang dipakai," papar dia.
Anthony heran tindakan William dianggap tak beretika. Padahal, anggota dewan disebut tak beretika ketika tak transparan dalam mengelola anggaran.
"Pertanggungjawaban (dewan) bukan harus solid di dalam, solid dalam anggota dewan, tapi solid sama rakyat yang pilih kita," ujar dia.
Ia juga heran pemerintah berkilah perencanaan anggaran tak perlu dibahas teliti. Pengelolaan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat seharusnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
"Secara sistem, katanya semua harus diinput, apa saja, asal-asalan. Yang penting terbentuk alokasinya, terbentuk pagu-nya. Ini pemerintah serius, bukan pemerintah dummy-dummy-an," jelas dia.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza yakin rekan rekan sejawatnya
William Aditya tak mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, William tak melanggar peraturan.
"Sekarang gini, pasal yang dikenakan ke rekan kita
Bro William enggak kena kok," kata Anthony di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, November 2019.
William dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Anthony menegaskan William tak melanggar pasal itu karena menyampaikan pendapat di luar rapat.
"(Pasal itu) untuk pendapat yang diucapkan dalam rapat. Kalau pendapat di luar rapat tidak diatur di pasal itu. Sehingga (William) enggak kena pasal yang dipakai," papar dia.
Anthony heran tindakan William dianggap tak beretika. Padahal, anggota dewan disebut tak beretika ketika tak transparan dalam mengelola anggaran.
"Pertanggungjawaban (dewan) bukan harus solid di dalam, solid dalam anggota dewan, tapi solid sama rakyat yang pilih kita," ujar dia.
Ia juga heran pemerintah berkilah perencanaan anggaran tak perlu dibahas teliti. Pengelolaan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat seharusnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
"Secara sistem, katanya semua harus diinput, apa saja, asal-asalan. Yang penting terbentuk alokasinya, terbentuk pagu-nya. Ini pemerintah serius, bukan pemerintah
dummy-dummy-an," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
