Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah diberikan sejak Jumat, 5 Juli 2019. Dia mengeklaim pembahasan rancangan itu justru molor dari tenggat waktu.
"Ada buktinya, ada tanda terima. Soft copy, hard copy, kita kasih semua," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.
Pada Oktober 2019, ia sudah menyurati Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, sudah disampaikan surat dua kali.
Dia tak menampik salah satu pemicu molornya pembahasan adalah pergantian DPRD dan alat kelengkapan dewan (AKD) dari periode 2014-2019 ke 2019-2024. Pelantikan DPRD digelar Senin, 26 Agustus 2019, dan pembentukan AKD pada Senin, 21 Oktober 2019.
"Itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat, kita tak bisa hindari," jelas dia.
Menurut dia, momen ini membuat Sekwan tidak menyerahkan dokumen tersebut hingga semua DPRD dan AKD dilantik. "Sudah tidak taat waktu, harusnya KUA-PPAS sudah selesai Agustus," kata dia.
Sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, seharusnya pada Agustus 2019 sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif DKI soal KUA-PPAS. Namun, hingga Oktober kedua pihak belum satu suara.
Meski terlambat, Saefullah mengungkapkan tak ada sanksi atas masakah ini. Sanksi akan diberikan jika pengesahan APBD 2020 yang ditargetkan Sabtu, 30 November 2019, molor.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sempat mengeklaim data anggaran Rancangan KUA-PPAS 2020 yang diberikan berdekatan waktu rapat. Dia pun tak heran kasus anggaran lem di KUA-PPAS menyeruak ke publik.
"Masa mengevaluasi anggaran milliaran bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit. Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" kata Zita, Rabu, 6 November 2019.
Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah diberikan sejak Jumat, 5 Juli 2019. Dia mengeklaim pembahasan rancangan itu justru molor dari tenggat waktu.
"Ada buktinya, ada tanda terima.
Soft copy, hard copy, kita kasih semua," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.
Pada Oktober 2019, ia sudah menyurati Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, sudah disampaikan surat dua kali.
Dia tak menampik salah satu pemicu molornya pembahasan adalah pergantian DPRD dan alat kelengkapan dewan (AKD) dari periode 2014-2019 ke 2019-2024. Pelantikan DPRD digelar Senin, 26 Agustus 2019, dan pembentukan AKD pada Senin, 21 Oktober 2019.
"Itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat, kita tak bisa hindari," jelas dia.
Menurut dia, momen ini membuat Sekwan tidak menyerahkan dokumen tersebut hingga semua DPRD dan AKD dilantik. "Sudah tidak taat waktu, harusnya KUA-PPAS sudah selesai Agustus," kata dia.
Sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri, seharusnya pada Agustus 2019 sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif DKI soal KUA-PPAS. Namun, hingga Oktober kedua pihak belum satu suara.
Meski terlambat, Saefullah mengungkapkan tak ada sanksi atas masakah ini. Sanksi akan diberikan jika pengesahan APBD 2020 yang ditargetkan Sabtu, 30 November 2019, molor.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani sempat mengeklaim data anggaran Rancangan KUA-PPAS 2020 yang diberikan berdekatan waktu rapat. Dia pun tak heran kasus anggaran lem di
KUA-PPAS menyeruak ke publik.
"Masa mengevaluasi anggaran milliaran bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit. Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" kata Zita, Rabu, 6 November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
