Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id

Anggaran Konsultan RW Dinilai Tidak Masuk Akal

Nasional kisruh apbd dki
Theofilus Ifan Sucipto • 04 November 2019 15:27
Jakarta: Dinas Perumahan DKI Jakarta diminta mengatur ulang honor untuk konsultan di setiap rukun warga (RW). Pasalnya, anggaran sebesar Rp556 juta untuk honor konsultan dinilai tak masuk akal.
 
"Kita minta dievaluasi dan dipertimbangkan lagi supaya masuk akal," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Ida juga meminta Dinas Perumahan DKI mengkaji ulang anggaran proyek pembangunan RW sebesar Rp10 miliar. Sehingga, anggaran yang diajukan betul-betul realistis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini jadi bentuk perhatian kita. Apa iya biaya pembangunan di satu RW bisa Rp 10 miliar?" ujar Ida.
 
Program pembangunan RW ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Namun kini anggaran tersebut meningkat dari Rp400 juta per RW pada 2018, menjadi Rp600 juta per RW pada 2019.
 
"Ini sudah tidak masuk akal sehat," tegas dia.
 
Ida mengusulkan anggaran itu dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat. Misalnya, menyekolahkan warga sampai lulus ketimbang membuat dokumen kajian perbaikan RW.
 
"Nanti kita lihat lagi nanti paparan Dinas Perumahan seperti apa," tutur dia.
 
Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, sebelumnya juga mengkritik pengajuan anggaran yang disampaikan pihak Dinas Perumahan DKI. Dia akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.
 
"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" kata Taufik.
 
Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.
 
Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.
 
Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP untuk mengulik kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung. Sebab ada perencanaan pembangunan secara detail dengan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif