Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menghentikan proyek pemecah ombak (breakwater) di Kepulauan Seribu. Selain merusak habitat alam, proyek senilai Rp87,3 miliar itu tidak mendesak.
"Uang segitu banyak sayang sekali kalau digunakan untuk betonisasi laut yang tidak ada manfaatnya," kata Juru bicara Kaukus Masyarakat Pulau Seribu, Soleh di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jumat, 21 September 2018.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu yang lebih mendesak. Seperti air bersih dan kebutuhan lainnya.
"Coba orang Pemprov DKI datang ke sini, air di sini tak layak minum. Kebutuhan mendasar saja, kami sulit untuk mencarinya. Kita haus tuh dikasih air, bukan dikasih beton," kata Soleh.
Soleh melanjutkan, tak hanya air, masyarakat Kepulauan Seribu kekurangan armada kapal pengangkut jenazah.
"Kemarin proyek kapal pengangkut jenazah yang disambut gembira warga malah dibatalkan. Saya enggak mengerti kenapa yang begini-begini dibatalkan," ujarnya.
Baca: Investor Dubai Tertarik Investasi di Kepulauan Seribu
Soleh mengatakan, meski sudah berganti pemimpin kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu tidak berubah. "Pemprov DKI seperti menganaktirikan Kepulauan Seribu. Ada ketidakadilan di sini. Anies seperti tutup mata," katanya.
Soleh menjelaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat pulau tidak sebanding dengan proyek breakwater.
"Breakwater dikeluarkan Rp87 miliar, sedangkan untuk seluruh urusan lainnya selama satu tahun seperti pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi, tata pemerintahan, kesejahteraan, se-kabupaten hanya Rp39 milkiar," ujar Soleh.
Soleh menagih janji Anies saat kampanye Pilkada DKI 2017 yang ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai wilayah konservasi ekologi. "Waktu kampanye kemarin, katanya maju kotanya, bahagia warganya. Kemana selogan itu?," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBQ9zxb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menghentikan proyek pemecah ombak (
breakwater) di Kepulauan Seribu. Selain merusak habitat alam, proyek senilai Rp87,3 miliar itu tidak mendesak.
"Uang segitu banyak sayang sekali kalau digunakan untuk betonisasi laut yang tidak ada manfaatnya," kata Juru bicara Kaukus Masyarakat Pulau Seribu, Soleh di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jumat, 21 September 2018.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu yang lebih mendesak. Seperti air bersih dan kebutuhan lainnya.
"Coba orang Pemprov DKI datang ke sini, air di sini tak layak minum. Kebutuhan mendasar saja, kami sulit untuk mencarinya. Kita haus tuh dikasih air, bukan dikasih beton," kata Soleh.
Soleh melanjutkan, tak hanya air, masyarakat Kepulauan Seribu kekurangan armada kapal pengangkut jenazah.
"Kemarin proyek kapal pengangkut jenazah yang disambut gembira warga malah dibatalkan. Saya enggak mengerti kenapa yang begini-begini dibatalkan," ujarnya.
Baca: Investor Dubai Tertarik Investasi di Kepulauan Seribu
Soleh mengatakan, meski sudah berganti pemimpin kehidupan masyarakat Kepulauan Seribu tidak berubah. "Pemprov DKI seperti menganaktirikan Kepulauan Seribu. Ada ketidakadilan di sini. Anies seperti tutup mata," katanya.
Soleh menjelaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat pulau tidak sebanding dengan proyek
breakwater.
"Breakwater dikeluarkan Rp87 miliar, sedangkan untuk seluruh urusan lainnya selama satu tahun seperti pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi, tata pemerintahan, kesejahteraan, se-kabupaten hanya Rp39 milkiar," ujar Soleh.
Soleh menagih janji Anies saat kampanye Pilkada DKI 2017 yang ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai wilayah konservasi ekologi. "Waktu kampanye kemarin, katanya maju kotanya, bahagia warganya. Kemana selogan itu?," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
