Terpopuler Nasional: Budgeting Keuangan Selama PPKM Darurat Hingga Salat Iduladha

Jakarta: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat disebut berdampak pada pendapatan dan perputaran ekonomi. Masyarakat tidak perlu panik dalam mengatur keuangan di masa PPKM darurat saat pendapatan berkurang dan kebutuhan bertambah.   Perencana keuangan, M Kharisma, menjelaskan sifat emosional dan tak objektif mengatur keuangan dapat berimbas pada pengalihan pengeluaran ke hal yang kurang penting. Ia pun menyebut ada beberapa sektor dan jenis pekerjaan yang terdampak.   “Pekerja kantoran yang esensial atau tidak, tapi harus WFH, ada peluang untuk berhemat. Lakukan budgeting! Harus tahu uang masuk dan keluar besarannya berapa selama masa PPKM,” kata Kharisma dalam tayangan Newsline di Metro TV, Senin, 19 Juli 2021. Pengaturan keuangan harus dilakukan seefisien mungkin agar tetap menghasilkan disposable income atau anggaran siap pakai. Ia menyarankan masyarakat dapat melakukan analisa mendalam melalui pengeluaran sebelumnya.   “Mana yang bisa kita hilangkan, biasanya buat matriks. Dari kiri paling atas yang paling penting dan mendesak itu yang kita utamakan,” ujar Kharisma. Baca: Kemungkinan Perpanjangan PPKM Darurat Bikin Rupiah Digilas Dolar   Kharisma menambahkan masyarakat dapat membuat skala prioritas terkait pengeluaran pada hal-hal esensial. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan strategi dan mengutang sembarangan selagi memiliki investasi.   Berita ihwal budgeting keuangan di masa PPKM darurat menarik perhatian pembaca Kanal Nasional Medcom.id pada Senin, 19 Juli 2021. Selain itu, informasi seputar Ketua DPRD Ketapang yang mengabaikan protokol kesehatan juga banyak dibaca. Video diduga Ketua DPRD Ketapang, Kalimantan Barat, terlihat berjoget tanpa protokol kesehatan (prokes) dalam sebuah kerumunan warga. Polda Kalbar membenarkan video tersebut direkam saat Ketua DPRD Ketapang reses pada 17 Juli 2021.   Sebanyak 2 konten video yang masing-masing berdurasi 1 menit 31 detik dan 1 meni 32 detik  ini memperlihatkan ketua DPRD Kabupaten Ketapang sedang berjoget. Pihak berwajib tengah meneliti video kerumunan warga tanpa prokes.   “Kami telah melakukan beberapa penyelidikan dan menyita beberapa vidio dan undangan terkait acara tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go dalam tayangan Headline News di Metro TV, Senin, 19 Juli 2021. Dia menyebut video tersebut direkam pada saat reses DPRD Ketapang. Acara digelar di lapangan voli Muara Pawan. Dalam video yang sama, Ketua DPRD Ketapang juga terlihat memberikan uang kepada warga yang sedang berjoget.   Polres Ketapang sudah memonitor peristiwa ini serta melakukan penyelidikan. Sebanyak 6 orang saksi, termasuk ketua panitia acara, diperiksa.   Pihak yang bertanggung jawab terancam dijerat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekararantinaan Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Padahal, Kabupaten Ketapang masuk dalam wilayah zona oranye penyebaran covid-19. ?Baca: Wapres Berharap Iduladha Tidak Menimbulkan Klaster Baru Covid-19   Artikel yang tak kalah menarik perhatian pembaca terkait sejumlah masjid yang nekat melaksanakan salat iduladha berjamaah. Sejumlah masjid di DKI Jakarta akan tetap melaksanakan salat Iduladha. Beberapa masjid tersebut berada di zona merah.    "Deteksi intelijen di Jakarta Pusat masih ada yang tetap gelar salat berjamaah dan pemotongan hewan kurban," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Hengki Haryadi di Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.   Penyelenggaraan salat berjamaah di tengah pandemi tidak sesuai dengan aturan Kementerian Agama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melarang. DKI Jakarta masih memengang rekor tertinggi kasus covid-19 se-Indonesia. Bahkan secara global pun Indonesia berada di urutan kedua terkait jumlah kasus aktif.