Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi mengkritik inkonsistensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal IMB di Pulau Reklamasi Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi mengkritik inkonsistensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal IMB di Pulau Reklamasi Jakarta. (Foto: MI/Susanto)

Anies Sebut Bangunan di Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibongkar

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 26 Juni 2019 07:59
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak bisa asal membongkar bangunan di pulau reklamasi meski bangunan tersebut tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alasannya, sanksi tak diatur dalam hukum tata ruang.
 
"Ada satu prinsip hukum tata ruang, bahwa ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan berlaku surut," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Alasan lainnya karena para pengembang menaati Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Ia menegaskan bangunan yang boleh dibongkar hanya yang tidak mengikuti ketentuan tata kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya, sebuah lahan hanya boleh dibangun untuk dua lantai lalu dia membangun empat lantai, boleh dibongkar? Boleh karena dia melanggar PRK, melanggar tata ruang," ujar dia.
 
Sementara yang dilakukan para pengembang reklamasi dikategorikan pelanggaran perizinan kegiatan membangun bukan tata ruang. Di sisi lain, Anies tak bisa asal cabut Pergub Nomor 206 tahun 2016.
 
Baca juga:Anies Dianggap Tak Konsisten soal Reklamasi
 
Lagi, Pergub tersebut tak berlaku surut. Maksudnya, suatu hukum yang tidak bisa mengubah konsekuensi hukum sebelumnya.
 
"Misalnya, anda bikin rumah mengikuti aturan tata ruang terus tiga tahun kemudian pemerintah membuat aturan baru yang menyatakan rumah anda itu harus dijadikan lahan hijau lalu rumah anda dibongkar, enggak bisa. Tidak berlaku surut," ungkapnya.
 
Lantaran melanggar perizinan membangun, Anies sempat menyegel ratusan bangunan di sana pada Juni 2018 lalu. Setahun kemudian, Anies malah menerbitkan IMB untuk 932 gedung di Pulau D hasil reklamasi.
 
Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
 
Sikap Anies langsung menuai kritikan. Dia dianggap tak konsisten dengan janji kampanyenya pada Pilkada 2017 lalu. Saat itu dia berjanji bakal menghentikan seluruh kegiatan di Pulau Reklamasi.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif