medcom.id, Jakarta: Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melambat. Penutupan tahun APBD 2017 DKI Jakarta hanya tersisa tiga bulan lagi.
Namun, hingga awal September ini serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru mencapai 39% atau setara dengan Rp24,7 triliun.
Seperti biasa, soal kurang terserapnya anggaran yang menunjukkan kinerja tidak maksimal dijawab Pemprov DKI karena pembayaran sejumlah belanja modal SKPD biasanya dua bulan sebelum tutup tahun.
"Serapan biasanya cepat di dua bulan terakhir sebelum tutup tahun. Ya, kecenderungan vendor (pemborong) di Jakarta dari tahun ke tahun memang lebih suka dibayar di dua bulan menjelang akhir tahun," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati, kemarin.
Tuty tidak tahu alasan perusahaan pemborong memilih mekanisme itu. Dalam kontrak, pemborong diperbolehkan menentukan termin per progres dan pembayarannya pun demikian.
Padahal sebenarnya, pemborong akan diuntungkan jika terlebih dahulu menerima modal sesuai dengan tahap pekerjaan mereka.
Berdasarkan tautan yang bisa diakses publik pada https://publik.bapedadki.net per 4 September 2017 pukul 15.42 WIB, kategori belanja langsung (BL) yang terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal, baru terserap 29% atau Rp10,6 triliun dari alokasi Rp35 triliun.
Adapun kategori belanja tidak langsung (BTL) yang terdiri atas belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sudah terserap 50% atau Rp14,1 triliun dari total anggaran Rp28 triliun.
Pemprov DKI menganggap serapan sebesar 39% normal. Alasannya, tahun lalu saja serapan APBD pada September juga cuma mencapai 40%.
Meski demikian, Tuty menyatakan penghitungan akhir berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang akan menggambarkan efektivitas penyelenggaraan Pemprov DKI.
Optimistis capai 85%
Tuty optimistis serapan anggaran 2017 sebesar Rp70,19 triliun tetap bisa melebihi serapan APBD 2016 yang sebesar 83%. Ia memproyeksikan APBD 2017 bisa terserap lebih dari 85% tahun ini.
Saat ini, dari hari ke hari pihaknya terus mengordinasikan serapan per asistensi. Pemaparan data via online dibuat agar bisa di-auto-assessment tiap-tiap SKPD.
Baca: Serapan APBD DKI 2016 Mencapai 83 Persen
Berdasarkan pengamatan data, jumlah SKPD yang serapan anggarannya di atas 50% lebih sedikit ketimbang yang di bawah 50%.
Serapan biro pendidikan dan mental spiritual terkecil, hanya 5,2% dari alokasi Rp5,1 miliar.
Dinas Pendidikan DKI baru menyerap Rp31,30% dari total anggaran Rp17 triliun. Dinas lingkungan hidup juga baru menyerap 24,5%.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Aji berdalih lambatnya penyerapan disebabkan 70% anggaran belanja modal digunakan untuk pengadaan barang yang baru bisa direalisasikan di akhir tahun. Seperti pengadaan alat berat, wheel loader, road shiver dan angkutan compactor.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai lambatnya penyerapan APBD menjadi kebiasaan DKI Jakarta.
Perombakan pejabat yang terlalu sering menjadi salah satu kontributor mengapa serapan anggaran melambat.
Ia memperkirakan APBD DKI hanya akan terserap 60%-70% di akhir tahun dengan sisa lebih di kisaran Rp6 triliun-Rp7 triliun. Nilai itu setara dengan tiga kali lipat APBD Nusa Tenggara Timur.
"Jika selalu ada SiLPA lebih, kapan Jakarta akan mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan?" cetusnya. (J-2)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4bazvWWk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melambat. Penutupan tahun APBD 2017 DKI Jakarta hanya tersisa tiga bulan lagi.
Namun, hingga awal September ini serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru mencapai 39% atau setara dengan Rp24,7 triliun.
Seperti biasa, soal kurang terserapnya anggaran yang menunjukkan kinerja tidak maksimal dijawab Pemprov DKI karena pembayaran sejumlah belanja modal SKPD biasanya dua bulan sebelum tutup tahun.
"Serapan biasanya cepat di dua bulan terakhir sebelum tutup tahun. Ya, kecenderungan vendor (pemborong) di Jakarta dari tahun ke tahun memang lebih suka dibayar di dua bulan menjelang akhir tahun," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati, kemarin.
Tuty tidak tahu alasan perusahaan pemborong memilih mekanisme itu. Dalam kontrak, pemborong diperbolehkan menentukan termin per progres dan pembayarannya pun demikian.
Padahal sebenarnya, pemborong akan diuntungkan jika terlebih dahulu menerima modal sesuai dengan tahap pekerjaan mereka.
Berdasarkan tautan yang bisa diakses publik pada https://publik.bapedadki.net per 4 September 2017 pukul 15.42 WIB, kategori belanja langsung (BL) yang terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal, baru terserap 29% atau Rp10,6 triliun dari alokasi Rp35 triliun.
Adapun kategori belanja tidak langsung (BTL) yang terdiri atas belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sudah terserap 50% atau Rp14,1 triliun dari total anggaran Rp28 triliun.
Pemprov DKI menganggap serapan sebesar 39% normal. Alasannya, tahun lalu saja serapan APBD pada September juga cuma mencapai 40%.
Meski demikian, Tuty menyatakan penghitungan akhir berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang akan menggambarkan efektivitas penyelenggaraan Pemprov DKI.
Optimistis capai 85%
Tuty optimistis serapan anggaran 2017 sebesar Rp70,19 triliun tetap bisa melebihi serapan APBD 2016 yang sebesar 83%. Ia memproyeksikan APBD 2017 bisa terserap lebih dari 85% tahun ini.
Saat ini, dari hari ke hari pihaknya terus mengordinasikan serapan per asistensi. Pemaparan data via online dibuat agar bisa di-auto-assessment tiap-tiap SKPD.
Baca: Serapan APBD DKI 2016 Mencapai 83 Persen
Berdasarkan pengamatan data, jumlah SKPD yang serapan anggarannya di atas 50% lebih sedikit ketimbang yang di bawah 50%.
Serapan biro pendidikan dan mental spiritual terkecil, hanya 5,2% dari alokasi Rp5,1 miliar.
Dinas Pendidikan DKI baru menyerap Rp31,30% dari total anggaran Rp17 triliun. Dinas lingkungan hidup juga baru menyerap 24,5%.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Aji berdalih lambatnya penyerapan disebabkan 70% anggaran belanja modal digunakan untuk pengadaan barang yang baru bisa direalisasikan di akhir tahun. Seperti pengadaan alat berat, wheel loader, road shiver dan angkutan compactor.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai lambatnya penyerapan APBD menjadi kebiasaan DKI Jakarta.
Perombakan pejabat yang terlalu sering menjadi salah satu kontributor mengapa serapan anggaran melambat.
Ia memperkirakan APBD DKI hanya akan terserap 60%-70% di akhir tahun dengan sisa lebih di kisaran Rp6 triliun-Rp7 triliun. Nilai itu setara dengan tiga kali lipat APBD Nusa Tenggara Timur.
"Jika selalu ada SiLPA lebih, kapan Jakarta akan mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan?" cetusnya. (J-2)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
