Wagub DKI Sebut Normalisasi Sungai Terhambat Pembebasan Lahan

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut normalisai sungai, waduk, dan infrastruktur perairan terhambat persoalan pembebasan lahan. Normalisasi berpengaruh terhadap banjir di Jakarta. "Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa, tumpang tindih, ada yang surat suratnya duplikat dan lain sebagainya," ucap Ariza di Balai Kota Jakarta, Rabu, 3 November 2021. Ariza mengatakan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tidak dapat dieksekusi dengan cepat. Politikus Gerindra itu juga mengakui masalah lahan di Jakarta merupakan masalah krusial. Dia menyebut untuk mengatasi masalah itu perlu dilakukan bersama, tidak hanya dibebankan kepada Pemprov DKI. Warga Jakarta dapat berperan aktif memvalidasi sertifikat tanah yang dimiliki untuk menghindari penyerobotan tanah. "Karenanya kami selalu mengingatkan kepada seluruh warga untuk dipastikan agar lahannya diawasi, dikuasai agar tidak diserobot atau diambil orang. Dan sering harus dicek ke BPN jangan sampai kita di rumah merasa aman-aman saja sertifikat kita, tahu-tahu ada yang memalsukan," ucap dia. Baca: Mafia Tanah Disebut Menghambat Program Normalisasi Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebut pihaknya mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA Yusmada Faizal ihwal dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan bagi normalisasi. Khususnya di bantaran Sungai Ciliwung. Salah satu kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam pembebasan lahan ialah surat-surat yang dimiliki warga. Namun, Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Dinas SDA sudah membayar pembebasan lahan di satu lokasi. Pembayaran menggunakan dana PEN tahap pertama Tahun 2021. "Kemarin sudah 50 sekian persen, kalau ada satu lagi dibayarin," kata Ida. Pengendalian banjir di Jakarta Gubernur DKI Jakarta memprioritaskan pengendalian banjir. Hal itu tertuang dalam lampiran Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021. Pada lampiran, terinci delapan waduk yang ditargetkan selesai pada periode 2021. Berikut 8 waduk yang selesai dibangun: Waduk Brigif, Agustus 2021 Waduk Lebak Bulus, Agustus 2021 Waduk Pondok Ranggon, Agustus 2021 Embung Kebagusan, Agustus 2021 Waduk Marunda, Oktober 2021 Embung Wirajasa, Oktober 2021 Waduk Cimanggis, Oktober 2021 Waduk Kamal, Oktober 2021. Anies juga menargetkan pembebasan tujuh wilayah lahan untuk normalisasi sungai pada 2021. Berikut 7 pembebasan lahan di Jakarta: Kali Ciliwung SPM 2020 Agustus 2021 Kali Ciliwung Kelurahan Cawang, Kelurahan Rawajati (prioritas Kemen PUPR), Oktober 2021 Kali Ciliwung Kelurahan Gedong (saringan sampah), Oktober 2021 Kali Sunter Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Cipinang Muara, dan Jalan Ganceng, Oktober 2021 Kali Angke Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara, Agustus 2021 Kali Jatikramat Kelurahan Pondok Kelapa, Oktober 2021 Kali Pesanggrahan Kelurahan Pondok Pinang, Oktober 2021. Anies juga menginstruksikan dimulainya konstruksi PEN untuk pengendalian banjir dengan mengoperasionalkan 9 polder pada Agustus 2021. Yakni polder Kelapa Gading, Pulo Mas, sub polder Marunda, Tipala Adyaksa, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, dan Kamal. Dana PEN juga dimanfaatkan untuk naturalisasi 4 waduk pada Oktober 2022. Yakni Waduk Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa. Selanjutnya, pembangunan sumur resapan. "Pembangunan drainase vertikal/sumur resapan dengan skema PEN Tahun 2021 terserap 100 persen," kata Anies dalam instruksinya. Dokumen juga menyebut dimulainya konstruksi sodetan Ciliwung sesuai jadwal PUPR pada Agustus 2021 dan selesainya revitalisasi Waduk Setiabudi Barat pada Oktober 2021.