Sandi tak Ingin RPTRA jadi Tempat Iklan

?Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempertimbangkan pihak swasta untuk membangun ruang publik taman ranah anak (RPTRA) dengan dana corporate social responsibility (CSR). Namun, dia tak ingin fasilitas publik itu menjadi ladang iklan perusahaan. "Saya enggak suka CSR, yang berkedok CSR, padahal itu ngiklan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Maret 2018. Menurut dia, bagi perusahaan yang memang ingin memasang iklan di RPTRA sebetulnya tinggal mengajukan proposal. Ia pun meminta perusahaan tidak berdalih memberikan dana CSR untuk RPTRA, tapi pada akhirnya malah mengiklan di ruang publik. "Kita secara terang saja, kalau mau ngiklan ya ngiklan, tapi ini kan lahannya bisa lahan mereka. Mereka bilang mau branding untuk produknya. Ya silakan kita beri kemudahan dari segi perpajakannya, perizinannya, tapi ini masyarakat dan kita ingin merangkul semuanya," tutur dia. Kendati demikian, Sandi menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak menutup ruang sama sekali bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan RPTRA. Nantinya, kata dia, soal teknis akan dibahas dengan dinas-dinas terkait. "Silahkan diajukan saja. Saya serahkan teknisnya ke pokoknya konsennya kita mendukung adanya ruang terbuka," tutur dia. Di sisi lain, Pemprov DKI tak menyiapkan dana pembangunan RPTRA dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2019. Kendati demikian, Sandi mengaku APBD bisa digunakan untuk perawatan RPTRA. "Pasti ada APBD kalau untuk merawatnya, sebagian membantu. APBD-nya hanya dipakai untuk apa yang di sekitar situ akan kita bangun. Jalan memang kan harus dibangun," tegas Sandi. Baca: Alasan Pemprov DKI Hentikan Proyek RPTRA Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan pembangunan RPTRA akan berakhir tahun ini. Alasannya, hampir seluruh kelurahan sudah memiliki RPTRA. Pemprov DKI Jakarta tidak akan menganggarkan RPTRA untuk 2019. Namun, dia tak menutup kemungkinan bila ada pihak swasta yang ingin membangun RPTRA. "Kalau APBD terakhir tahun ini. Kalau CSR mau membangun silakan. Kalo APBD enggak dianggarkan," ungkap dia.