Jakarta: Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta William Yani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak reaktif terhadap program Pemprov sebelumnya.
Hal ini diutarakan saat William menyampaikan pandangan fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Sidang Paripurna.
"Kami berharap agar Pemda saat ini tak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah yang terlanjut populer, maupun tidak populer," kata William di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.
Istilah yang dimaksudnya yakni meliputi pelaksanaan RPJMD 2014-2017 tentang normalisasi sungai di Ciliwung. Sebab saat banjir kemarin, beberapa kali Gubernur dan Wakil Gubernur berseberangan antara normalisasi dan naturalisasi.
Baca: PDIP Nilai Arah Pembangunan di Jakarta Belum Jelas
Istilah lain contohnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Susun Hak Milik (Rusunami), rumah deret, penggusuran atau penertiban, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
William menilai, selama ini Pemprov yang baru memberi kesan alergi terhadap program lama. Sehingga mengeluarkan terobosan baru yang seakan berbeda, padahal secara konteks sama. Menurutnya, lebih baik jika semua program diukur prioritasnya.
"Yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi Kota Jakarta berikut warga kotanya, apa salahnya dilaksanakan atau dilanjutkan," sebut William.
Jakarta: Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta William Yani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak reaktif terhadap program Pemprov sebelumnya.
Hal ini diutarakan saat William menyampaikan pandangan fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Sidang Paripurna.
"Kami berharap agar Pemda saat ini tak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah yang terlanjut populer, maupun tidak populer," kata William di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.
Istilah yang dimaksudnya yakni meliputi pelaksanaan RPJMD 2014-2017 tentang normalisasi sungai di Ciliwung. Sebab saat banjir kemarin, beberapa kali Gubernur dan Wakil Gubernur berseberangan antara normalisasi dan naturalisasi.
Baca: PDIP Nilai Arah Pembangunan di Jakarta Belum Jelas
Istilah lain contohnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Susun Hak Milik (Rusunami), rumah deret, penggusuran atau penertiban, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
William menilai, selama ini Pemprov yang baru memberi kesan alergi terhadap program lama. Sehingga mengeluarkan terobosan baru yang seakan berbeda, padahal secara konteks sama. Menurutnya, lebih baik jika semua program diukur prioritasnya.
"Yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi Kota Jakarta berikut warga kotanya, apa salahnya dilaksanakan atau dilanjutkan," sebut William.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
