Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono masih bingung arah pembangunan Ibu Kota dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Gembong membaca itu dari program-program yang telah dilakukan Anies-Sandi.
"Dengan Anies Sandi 100 hari kinerja beliau, kita belum melihat arahnya pembangunan ke mana. Padahal pada 100 hari itu merupakan pondasi arah pembangunan ke depan," kata Gembong di ruang Fraksi DPRD PDIP, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018.
Bagi Gembong, masa 100 hari kerja pemerintah merupakan cerminan kepemimpinan di masa yang akan datang. Walau pun, ia sepakat jangka waktu ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan baik atau buruk kinerja duet Anies-Sandi.
"Sepakat, sepakat. Ketika kita menilai kinerja gubernur yang masa baktinya lima tahun dengan kurun waktu 100 hari memang terlalu dini. Kita harus menilai secara keseluruhan," ujarnya.
Sebelumnya, Gembong juga memberikan 11 catatan terhadap 100 hari kerja Anies-Sandi. Salah satunya, kebijakan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terlalu gemuk dengan alokasi anggaran Rp28 miliar. Menurut dia, TGUPP terlalu berlebihan dan fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain itu, penataan Pasar Tanah Abang pun menjadi catatan penting. PDIP mendesak Anies mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru sesuai Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Program hunian DP 0 Rupiah juga mendapat kritikan tajam. Sebab, harga yang ditawarkan tidak bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Begitu juga dengan program permodalan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE). Menurutnya, bunga yang diberikan terlalu besar, yakni 13 persen.
OK Otrip juga dinilai diterapkan setengah hati. Anies juga berencana mengoperasikan becak di Jakarta. "Selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Gembong.
PDIP juga mengevaluasi pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjut Gembong, Anies-Sandi mendiskusikan masalah tersebut dengan DPRD. "Kami harap evaluasi ini bisa menjadikan Jakarta lebih baik lagi," pungkas dia.
Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono masih bingung arah pembangunan Ibu Kota dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Gembong membaca itu dari program-program yang telah dilakukan Anies-Sandi.
"Dengan Anies Sandi 100 hari kinerja beliau, kita belum melihat arahnya pembangunan ke mana. Padahal pada 100 hari itu merupakan pondasi arah pembangunan ke depan," kata Gembong di ruang Fraksi DPRD PDIP, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018.
Bagi Gembong, masa 100 hari kerja pemerintah merupakan cerminan kepemimpinan di masa yang akan datang. Walau pun, ia sepakat jangka waktu ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan baik atau buruk kinerja duet Anies-Sandi.
"Sepakat, sepakat. Ketika kita menilai kinerja gubernur yang masa baktinya lima tahun dengan kurun waktu 100 hari memang terlalu dini. Kita harus menilai secara keseluruhan," ujarnya.
Sebelumnya, Gembong juga memberikan 11 catatan terhadap 100 hari kerja Anies-Sandi. Salah satunya, kebijakan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terlalu gemuk dengan alokasi anggaran Rp28 miliar. Menurut dia, TGUPP terlalu berlebihan dan fungsinya tumpang tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Selain itu, penataan Pasar Tanah Abang pun menjadi catatan penting. PDIP mendesak Anies mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru sesuai Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Program hunian DP 0 Rupiah juga mendapat kritikan tajam. Sebab, harga yang ditawarkan tidak bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Begitu juga dengan program permodalan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE). Menurutnya, bunga yang diberikan terlalu besar, yakni 13 persen.
OK Otrip juga dinilai diterapkan setengah hati. Anies juga berencana mengoperasikan becak di Jakarta. "Selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota," kata Gembong.
PDIP juga mengevaluasi pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjut Gembong, Anies-Sandi mendiskusikan masalah tersebut dengan DPRD. "Kami harap evaluasi ini bisa menjadikan Jakarta lebih baik lagi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
