Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) memberi peringatan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dinilai tak transparan terkait Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"PSI DKI Jakarta meminta Mendagri Pak Tito Karnavian segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," kata juru bicara PSI Rian Ernest di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.
Rian menuturkan PSI DKI belum menerima data rinci atau data komponen KUA-PPAS 2020 sejak dua bulan dilantik. Usaha bersurat sudah dilakukan sejak awal Agustus 2019 tetapi tak digubris.
Padahal, tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 tinggal sebulan lagi. Rian menilai miris lantaran tenggat normal ialah 3-4 bulan.
"Ini semua menunjukkan sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," tegas dia.
Rian juga melihat beberapa keanehan terkait anggaran. Salah satunya lewat pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah. Dia mengaku Anies tak detail memantau anggaran.
Pemprov DKI menganggarkan Rp1 miliar buat membayar influencer mempromosikan Jakarta. Rian menegaskan keterbukaan umum data lebih baik.
"Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong ke mana," kata dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI Idris Ahmad mencontohkan ketidakterbukaan lainnya. Dia menyebut ada penurunan hampir Rp7 triliun dalam revisi rancangan KUA-PPAS 2020.
"Nah, Rp7 triliun ini di belanja langsung atau tidak langsung? Pengurangan atau penambahan di sektor apa? Komisi mana? SKPD mana?" tutur dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan revisi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD 2020. Semula, anggaran Rp95,9 triliun menjadi Rp89,44 triliun.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) memberi peringatan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies
dinilai tak transparan terkait Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"PSI DKI Jakarta meminta Mendagri Pak Tito Karnavian segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," kata juru bicara PSI Rian Ernest di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.
Rian menuturkan PSI DKI belum menerima data rinci atau data komponen KUA-PPAS 2020 sejak dua bulan dilantik. Usaha bersurat sudah dilakukan sejak awal Agustus 2019 tetapi tak digubris.
Padahal, tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 tinggal sebulan lagi. Rian menilai miris lantaran tenggat normal ialah 3-4 bulan.
"Ini semua menunjukkan sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," tegas dia.
Rian juga melihat beberapa keanehan terkait anggaran. Salah satunya lewat pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah. Dia mengaku Anies tak detail memantau anggaran.
Pemprov DKI menganggarkan Rp1 miliar buat membayar
influencer mempromosikan Jakarta. Rian menegaskan keterbukaan umum data lebih baik.
"Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong ke mana," kata dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI Idris Ahmad mencontohkan ketidakterbukaan lainnya. Dia menyebut ada
penurunan hampir Rp7 triliun dalam revisi rancangan KUA-PPAS 2020.
"Nah, Rp7 triliun ini di belanja langsung atau tidak langsung? Pengurangan atau penambahan di sektor apa? Komisi mana? SKPD mana?" tutur dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan revisi kebijakan umum APBD dan plafon prioritas APBD 2020. Semula, anggaran Rp95,9 triliun menjadi Rp89,44 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
