Langgar PPKM Darurat, 69 Unit Usaha di Jakarta Disanksi

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi sanksi kepada 69 unit usaha. Mereka melanggar peraturan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. “Ada delapan tempat usaha dan 61 restoran atau warung makan,” kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Juli 2021. Ariza mengatakan sanksi berupa teguran atau penutupan sementara. Dia mengancam mencabut izin usaha hingga menjerat pidana bila masih melanggar. Menurut Ariza, aparat penegak hukum bakal melihat bobot masalahnya. Petugas bakal memutuskan sanksi apa yang diberikan bagi unit usaha yang membandel. “Sukseskan program PPKM darurat, patuhi, taati semua ketentuan yang ada,” ujar politikus Partai Gerindra itu. Baca: Satgas Covid-19 Minta Sektor Non-Esensial Patuhi Peraturan PPKM Darurat Ariza juga mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian beraktivitas dari rumah. “Karena rumah adalah tempat terbaik,” tutur dia.