Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Wagub DKI Tak Setuju UMP DKI 2022 Hanya Naik 0,85%

Hilda Julaika • 30 November 2021 13:27
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) tidak setuju Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh di Ibu Kota hanya naik sebesar 0,85 persen. Upah buruh hanya naik sebesar Rp38 ribu.
 
Ariza menilai aturan kenaikan UMP yang dipukul rata ke seluruh wilayah di Tanah Air tidak cocok diterapkan di Jakarta. Sebab, kondisi inflasi dan kenaikan harga barang di Jakarta tidak sama dengan daerah lainnya.
 
"Karena di Jakarta kan tentu berbeda dengan daerah lain. Di sini harga tentu lebih tinggi daripada di daerah. Kalau ini kan kenaikannya hanya kecil sekali hanya 0,85 persen, Rp38 ribu, inflasinya saja sudah berapa," kata Ariza di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 30 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap pemerintah mengevaluasi kenaikan UMP dengan pemerintah daerah. Pembahasan penting agar kenaikan UMP bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, khususnya Jakarta.
 
Ariza juga membandingkan UMP DKI di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, kenaikan upah buruh di Jakarta rata-rata menyentuh angka 8 persen.
 
Bahkan saat pandemi covid-19 pertama kali melanda Indonesia pada 2020, kenaikan UMP 2021 masih bisa mencapai 3,5 persen. Dia menyebut kenaikan UMP 2022 seharusnya bisa lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan Omnibus Law tersebut.
 
"Sebetulnya yang bersepakat antara pihak pemerintah, pengusaha, dan katakanlah pihak buruh, itu kenaikan UMP di angka sampai 5 persen tuh sebetulnya enggak ada masalah," kata Ariza.
 
Baca: Buruh Tuntut UMP DKI Naik 5%, Wagub: Bukan Kami yang Menyusun
 
Ariza mengeklaim Pemprov DKI Jakarta menentukan kenaikan UMP hanya 0,85 persen lantaran dikejar waktu. Pemprov DKI harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di mana kenaikan UMP hanya 0,2 persen.
 
"Kita kan ada batasan tanggal 20, terpaksa kita putuskan dengan berat hati kita mengacu kepada aturan yang ada, kita kan enggak boleh juga melanggar, sementara yang dimasukkan formula yang ada hasilnya kecil. Sudah formula jadi tinggal masukin aja. Gimana solusi ke depan, formulanya harus diperbaiki," ucap dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif