Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta tidak hanya fokus mengintegrasikan transportasi di Jakarta melainkan di Jabodetabek.
"Jangan berpikir Jakarta doang. Kalau (integrasi) Jabodetabek harusnya mudah, karena tiketnya sudah terintegrasi," kata Analis Kebijakan Transportasi dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi Indonesia, Azas Tigor Nainggolan kepada Medcom.id, Kamis, 7 Februari 2019.
Namun integrasi ini masih terkendala beberapa hal. Misalnya perusahaan transportasi yang masih terkesan berjalan tidak beriringan. "Ada transportasi milik BUMN, BUMD, bahkan perserorangan," kata Azas.
Baca: Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif
Untuk mengatasinya, ia menyarankan Kemenhub memaksimalkan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mewujudkan integrasi transportasi di Jabodetabek.
Nantinya, BPTJ diharapkan bisa mengelola transportasi milik BUMN, BUMD, bahkan perseorangan. "Bisa dengan ngomong ke BPTJ untuk mengawinkan kepentingan berbagai pihak," kata Azas.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Wb7jR7aN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta tidak hanya fokus mengintegrasikan transportasi di Jakarta melainkan di Jabodetabek.
"Jangan berpikir Jakarta doang. Kalau (integrasi) Jabodetabek harusnya mudah, karena tiketnya sudah terintegrasi," kata Analis Kebijakan Transportasi dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi Indonesia, Azas Tigor Nainggolan kepada Medcom.id, Kamis, 7 Februari 2019.
Namun integrasi ini masih terkendala beberapa hal. Misalnya perusahaan transportasi yang masih terkesan berjalan tidak beriringan. "Ada transportasi milik BUMN, BUMD, bahkan perserorangan," kata Azas.
Baca: Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif
Untuk mengatasinya, ia menyarankan Kemenhub memaksimalkan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mewujudkan integrasi transportasi di Jabodetabek.
Nantinya, BPTJ diharapkan bisa mengelola transportasi milik BUMN, BUMD, bahkan perseorangan. "Bisa dengan ngomong ke BPTJ untuk mengawinkan kepentingan berbagai pihak," kata Azas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
