DPRD DKI Sebut Kerusakan Toilet Tanggung Jawab Pemprov DKI

medcom.id, Jakarta: Kerusakan toilet di DPRD DKI disebut sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, proyek tersebut dilakukan Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta serta Sekwan DKI. "Kami dewan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan maupun perencanaannya," kata anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soedirman kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/7/2016). Diduga, terjadi korupsi dalam proyek pembangunan dan perawatan toilet Gedung DPRD DKI. Pada 2013, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menganggarkan Rp47 miliar untuk merenovasi toilet gedung DPRD. Proyek yang sama kembali dianggarkan pada 2014, dengan nilai anggaran Rp28 miliar. Namun, kondisi toilet di DPRD DKI dirasa tak sebanding dengan biaya renovasi yang mencapai miliaran rupiah. Banyak wastafel dan kloset toilet yang sudah rusak. Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar Terkait dugaan korupsi itu, Prabowo meminta Gubernur DKI Jakara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memeriksa semua anak buahnya yang terlibat proyek ini. Bahkan, politikus Gerindra itu mendukung Pemprov DKI mengajukan audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Kuangan (BPK). "Jika terjadi penyelewengan, ya silahkan pak Ahok periksa semua, termasuk BPK melakukan audit investigasi untuk hal itu. Saya setuju sekali itu," tegas Prabowo. (Baca: Diduga Korupsi, Anggaran Toilet DPRD DKI Disebut Lolos Audit BPK) Sebelumnya, Ahok telah meminta anggaran renovasi gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Kecurigaan Ahok muncul ketika sejumlah fasilitas gedung DPRD DKI rusak, padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar. "Waktu itu saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD," katanya. Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar Emosi Ahok kian bertambah setelah mencuat kabar bahwa tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI, PT Hana Huberta. Tenaga ahli Ahok itu disinyalir mendapatkan dana Rp150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media. Atas informasi itu, Ahok meminta tenaga ahli tersebut ditindaklanjuti. Mulai dari pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu.   Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta. Tapi tak menutup kemungkinan ada keterlibatan BPK. "Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," kata Djarot.