medcom.id, Jakarta: Diduga terjadi korupsi dalam pembangunan dan perawatan toilet Gedung DPRD DKI Jakarta. Selain cepat rusak, anggaran yang digunakan sebesar Rp75 miliar lolos dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tahun 2013 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menganggarkan Rp47 miliar untuk merenovasi toilet gedung DPRD. Proyek yang sama kembali dianggarkan pada 2014 dengan nilai anggaran sebanyak Rp28 miliar.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, proyek tersebut tidak diaudit BPK.
"Audit yang dilakukan BPK memang tidak terdapat proyek renovasi gedung dan sarana lain di DPRD DKI. Karena sistem acak, tidak menutup kemungkinan proyek tersebut memang lolos. Sehingga sangat rentan dengan penyimpangan anggaran," kata Uchok, Kamis (21/7/2017).
Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar
Kerusakan yang terjadi pada toilet, plafon, wastafel membuktikan penggunaan anggaran renovasi gedung DPRD DKI disinyalir rawan penyelewengan. Sebab, perbaikan dan perawatan fasilitas itu selalu dianggarkan tiap tahun dengan nilai puluhan miliar.
Pantauan di Gedung DPRD, beberapa toilet pria kurang terawat, bahkan toilet yang terdapat di setiap lantai banyak yang tidak berfungsi.
Seperti kloset di lantai dua gedung DPRD yang telah ditutupi menggunakan kertas berbahan fiber karena mampet.
Beberapa wastafel yang tidak berfungsi. Wastafel rusak ditemukan di lorong penghubung antara gedung lama dan gedung baru DPRD DKI. Begitu juga dengan toilet di basement gedung baru.
Ada juga plafon toilet rusak dan tempat buang air kecil di lantai empat ditutupi tempat sampah karena tidak berfungsi.
Menurut Uchok, tidak ada salahnya BPK melakukan audit terhadap proyek tahun 2014 itu.
Tersedotnya uang rakyat ini kian besar bila diakumulasi dengan proyek renovasi ruang Paripurna DPRD DKI yang memakan anggaran sebesar Rp 18,92 miliar.
Dari data yang diperoleh di lpse.jakarta. go.id, setelah melalui proses lelang, PT Rimbun Sekawan Utama tampil sebagai pemenang, dengan harga Rp 16,8 miliar, dengan kode rekening 5.2.2.20.26.001 dan SPK no. 08/S.P3/Setwan/VIII/2011. Kemudian untuk pemasangan layar digital dianggarkan Rp 4,1 miliar dan instalasi listrik senilai Rp 2,4 miliar.
"Memang untuk proyek ini sangat fantastis nilainya. Karena dengan uang yang begitu besar, masyarakat bisa melihat kualitas dari pengerjaan renovasi itu. Pantas atau tidak uang sebesar itu digelontorkan," kata Uchok.
Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar
Staf Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Sabam Marpaung yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut membenarkan pengerjaan renovasi tidak diaudit BPK.
"Saat itu kami sudah meminta BPK mengaudit, namun karena sistem sampling dan keterbatasan waktu akhirnya proyek ini tidak diaudit BPK," kata Sabam.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga meminta anggaran renovasi gedung baru DPRD DKI diusut tuntas.
Kecurigaan tersebut timbul setelah diketahui berbagai fasilitas mudah rusak, padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Suami Veronica Tan curiga ada oknum yang mencoba bermain dengan pagu anggaran. Tak hanya oknum di legislatif, tetapi juga anak buahnya di eksekutif. "Waktu itu saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD," katanya.
Emosi Ahok kian bertambah setelah mencuat kabar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI, PT Hana Huberta.
Beredar kabar, tenaga ahli Ahok ikut bermain dalam permainan proyek ini dan disinyalir mendapatkan dana sebesar Rp150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media.
Atas informasi itu, Ahok meminta tenaga ahli tersebut ditindaklanjuti. Mulai dari pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta. Tapi tak menutup kemungkinan ada keterlibatan BPK.
"Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," kata Djarot.
medcom.id, Jakarta: Diduga terjadi korupsi dalam pembangunan dan perawatan toilet Gedung DPRD DKI Jakarta. Selain cepat rusak, anggaran yang digunakan sebesar Rp75 miliar lolos dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tahun 2013 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menganggarkan Rp47 miliar untuk merenovasi toilet gedung DPRD. Proyek yang sama kembali dianggarkan pada 2014 dengan nilai anggaran sebanyak Rp28 miliar.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, proyek tersebut tidak diaudit BPK.
"Audit yang dilakukan BPK memang tidak terdapat proyek renovasi gedung dan sarana lain di DPRD DKI. Karena sistem acak, tidak menutup kemungkinan proyek tersebut memang lolos. Sehingga sangat rentan dengan penyimpangan anggaran," kata Uchok, Kamis (21/7/2017).
Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar
Kerusakan yang terjadi pada toilet, plafon, wastafel membuktikan penggunaan anggaran renovasi gedung DPRD DKI disinyalir rawan penyelewengan. Sebab, perbaikan dan perawatan fasilitas itu selalu dianggarkan tiap tahun dengan nilai puluhan miliar.
Pantauan di Gedung DPRD, beberapa toilet pria kurang terawat, bahkan toilet yang terdapat di setiap lantai banyak yang tidak berfungsi.
Seperti kloset di lantai dua gedung DPRD yang telah ditutupi menggunakan kertas berbahan fiber karena mampet.
Beberapa wastafel yang tidak berfungsi. Wastafel rusak ditemukan di lorong penghubung antara gedung lama dan gedung baru DPRD DKI. Begitu juga dengan toilet di
basement gedung baru.
Ada juga plafon toilet rusak dan tempat buang air kecil di lantai empat ditutupi tempat sampah karena tidak berfungsi.
Menurut Uchok, tidak ada salahnya BPK melakukan audit terhadap proyek tahun 2014 itu.
Tersedotnya uang rakyat ini kian besar bila diakumulasi dengan proyek renovasi ruang Paripurna DPRD DKI yang memakan anggaran sebesar Rp 18,92 miliar.
Dari data yang diperoleh di lpse.jakarta. go.id, setelah melalui proses lelang, PT Rimbun Sekawan Utama tampil sebagai pemenang, dengan harga Rp 16,8 miliar, dengan kode rekening 5.2.2.20.26.001 dan SPK no. 08/S.P3/Setwan/VIII/2011. Kemudian untuk pemasangan layar digital dianggarkan Rp 4,1 miliar dan instalasi listrik senilai Rp 2,4 miliar.
"Memang untuk proyek ini sangat fantastis nilainya. Karena dengan uang yang begitu besar, masyarakat bisa melihat kualitas dari pengerjaan renovasi itu. Pantas atau tidak uang sebesar itu digelontorkan," kata Uchok.
Salah satu toilet DPRD DKI yang menelan anggaran senilai RP75 miliar
Staf Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Sabam Marpaung yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut membenarkan pengerjaan renovasi tidak diaudit BPK.
"Saat itu kami sudah meminta BPK mengaudit, namun karena sistem sampling dan keterbatasan waktu akhirnya proyek ini tidak diaudit BPK," kata Sabam.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga meminta anggaran renovasi gedung baru DPRD DKI diusut tuntas.
Kecurigaan tersebut timbul setelah diketahui berbagai fasilitas mudah rusak, padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Suami Veronica Tan curiga ada oknum yang mencoba bermain dengan pagu anggaran. Tak hanya oknum di legislatif, tetapi juga anak buahnya di eksekutif. "Waktu itu saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD," katanya.
Emosi Ahok kian bertambah setelah mencuat kabar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI, PT Hana Huberta.
Beredar kabar, tenaga ahli Ahok ikut bermain dalam permainan proyek ini dan disinyalir mendapatkan dana sebesar Rp150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media.
Atas informasi itu, Ahok meminta tenaga ahli tersebut ditindaklanjuti. Mulai dari pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta. Tapi tak menutup kemungkinan ada keterlibatan BPK.
"Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," kata Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
