Pengelolaan GBK hingga Tanjung Priok Diusulkan Beralih ke Pemprov Jakarta

Jakarta: Pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) dan Pelabuhan Tanjung Priok diusulkan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ide tersebut disampaikan merespons Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). "Aset seperti GBK dan pelabuhan (Tanjung Priok) kalau bisa dikelola (pemprov) menjadi salah satu potensi mendapatkan pajak," kata Sekretaris Komisi C DPRD Jakarta Yusuf kepada wartawan, Selasa, 30 April 2024. Yusuf mengatakan GBK dan Pelabuhan Tanjung Priok merupakan aset pemerintahan pusat. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diharapkan membuat pengelolaan sejumlah aset negara dilimpahkan ke pemprov Jakarta.   "Kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat tentang aturan di bawahnya UU DKJ," papar dia. Yusuf ingin keputusan presiden soal pemindahan ibu kota mencakup beleid yang mengatur tentang aset negara. Sehingga Pemprov Jakarta memiliki dasar hukum untuk mengelola GBK dan Pelabuhan Tanjung Priok. "Mudah-mudahan meski Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, pendapatannya melebihi ketika berstatus ibu kota,” ujar dia.