Jakarta: Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani polusi di Jakarta diapresiasi. Namun hal tersebut harus dipikirkan dengan matang.
"Moda transportasi harus disiapkan dulu, aman, mudah, terjangkau. Sehingga urusan mencari nafkah tidak terganggu oleh pembatasan aturan mengatasi polusi," kata Ketua Fraksi Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Senin, 5 Agustus 2019.
Rencana Anies tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub tersebut dirilis pada Kamis, 1 Agustus lalu.
Suhaimi menyebut polusi adalah masalah bersama dan mendesak karena menyangkut kesehatan. Pemerintah, kata dia, harus membuat langkah yang terprogram dan terukur untuk mengatasinya.
Langkah tersebut, kata Suhaimi, tidak boleh mempersulit warga. Juga jangan memindahkan masalah lain.
Baca juga: Anies Digugat Lagi Gara-Gara Kota 'Metropolutan'
"Menurut saya itu harus ada kajiannya. Komprehensif sehingga ketika diterapkan bisa diimplementasikan di lapangan," ujar Suhaimi.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan Pemprov DKI menganalisis polusi udara yang disumbangkan kendaraan bermotor. Setelah teridentifikasi, Pemprov baru membuat keputusan berdasarkan temuan tersebut.
Suhaimi juga mendukung kebijakan pembatasan ganjil genap untuk angkutan. Pelaksanaannya pun harus diperhitungkan dengan matang. Dia tidak ingin pembatasan ganjil genap membuat kendaraan melewati gang di sekitar permukiman.
Dia juga mengusulkan transportasi pengumpan diperbanyak agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Hal tersebut juga perlu diimbangi dengan penyediaan trotoar agar masyarakat mau berjalan kaki atau bersepeda.
"Intinya regulasi harus diimplementasikan sesuai kebutuhan, mengatur tapi tidak menyusahkan," pungkas Suhaimi.
Jakarta: Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani polusi di Jakarta diapresiasi. Namun hal tersebut harus dipikirkan dengan matang.
"Moda transportasi harus disiapkan dulu, aman, mudah, terjangkau. Sehingga urusan mencari nafkah tidak terganggu oleh pembatasan aturan mengatasi polusi," kata Ketua Fraksi Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Senin, 5 Agustus 2019.
Rencana Anies tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub tersebut dirilis pada Kamis, 1 Agustus lalu.
Suhaimi menyebut polusi adalah masalah bersama dan mendesak karena menyangkut kesehatan. Pemerintah, kata dia, harus membuat langkah yang terprogram dan terukur untuk mengatasinya.
Langkah tersebut, kata Suhaimi, tidak boleh mempersulit warga. Juga jangan memindahkan masalah lain.
Baca juga:
Anies Digugat Lagi Gara-Gara Kota 'Metropolutan'
"Menurut saya itu harus ada kajiannya. Komprehensif sehingga ketika diterapkan bisa diimplementasikan di lapangan," ujar Suhaimi.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan Pemprov DKI menganalisis polusi udara yang disumbangkan kendaraan bermotor. Setelah teridentifikasi, Pemprov baru membuat keputusan berdasarkan temuan tersebut.
Suhaimi juga mendukung kebijakan pembatasan ganjil genap untuk angkutan. Pelaksanaannya pun harus diperhitungkan dengan matang. Dia tidak ingin pembatasan ganjil genap membuat kendaraan melewati gang di sekitar permukiman.
Dia juga mengusulkan transportasi pengumpan diperbanyak agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Hal tersebut juga perlu diimbangi dengan penyediaan trotoar agar masyarakat mau berjalan kaki atau bersepeda.
"Intinya regulasi harus diimplementasikan sesuai kebutuhan, mengatur tapi tidak menyusahkan," pungkas Suhaimi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
