Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id
Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id

Sidang Pengujian UU Otsus Papua Masuk Tahap Akhir

Indriyani Astuti • 17 Mei 2022 15:53
Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk tahap akhir. Para pihak diminta menyerahkan kesimpulan atau keterangan tambahan pada MK.
 
"Penyerahan kesimpulan paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang terakhir, 17 Mei 2022, atau paling lambat Rabu, 25 Mei 2022," ujar Anwar Usman di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022.
 
UU Otsus Papua digugat Majelis Rakyat Papua (MRP). Sejumlah pasal dalam aturan ini diuji, antara lain Pasal 6 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, serta Pasal 28 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Kemudian, Pasal 38 ayat 2, Pasal 59 ayat 3, Pasal 68A ayat 1 dan Pasal 76 ayat 1 dan 2. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MRP mempermasalahkan aturan yang menyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dapat dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dengan mempertimbangkan masukan MRP. Kemudian, MRP juga mempermasalahkan pembentukan badan khusus penerapan otsus Papua yang anggotanya mayoritas berasal dari pemerintah pusat.
 
Poin gugatan lainnya, pemekaran daerah otonomi baru dapat diusulkan pemerintah pusat, keberadaan partai politik lokal, serta ketentuan lainnya. Pada sidang terakhir, pemerintah menghadirkan dua ahli yakni mantan hakim MK Mohammad Laica Marzuki dan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid.
 
Baca: Ketentuan Pengangkatan Anggota DPRK di Papua Dianggap Tidak Adil
 
Laica menjelaskan frasa 'dapat' yang diatur Pasal 6 dan 6A UU Otsus Papua bertujuan agar orang asli Papua tetap terakomodasi. Adapun frasa 'dipilih' sesuai aturan perundangan merupakan penegasan bahwa pemilihan umum diatur secara nasional. 
 
"Namun, secara mutatis mutandis, mendudukkan unsur orang asli Papua sesuai representasi daerah otonomi khusus Provinsi Papua," terang Laica.
 
Sementara itu, Fahri menyatakan Pasal 36 ayat 1 dan 2 tetap membuka peluang bagi MRP dan DPRP memberikan persetujuan terhadap pemekaran daerah otonomi baru. Namun, ia menegaskan pemekaran DOB harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesiapan sosial dan budaya sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
 
"Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 UU Otsus Papua menperluas kewenangan MRP yang dapat memberikan persetujuan pada pemekaran daerah otonomi baru. Bukan hanya pemekaran pada provinsi, tapi hingga tingkat kabupaten/kota," ucap Fahri.
 
Fahri menjelaskan daerah otonomi khusus secara konstitusional adalah bagian dari Negara Kesatuan RI (NKRI). Sehingga, tidak boleh dipahami sebagai daerah tertutup. Setiap orang boleh membangun di daerah otonomi khusus sepanjang tidak membuat kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya penduduk asli tergerus.
 
Fahri menambahkan frasa kata 'dapat' tidak mengandung permasalahan konstitusional. Kata 'dapat' dalam teori perundang-undangan merupakan satu frasa atau diksi yang bersifat opsional. 
 
Sekilas, kata dia, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK melanggar UUD 1945. Tetapi, pemilihan umum tetap berlaku. Namun, lantaran Papua merupakan daerah otonomi khusus, ada tambahan pengaturan untuk mengakomodasi orang asli Papua.
 
"Dengan memperhatikan kekhususan atau keistimewaan suatu daerah dengan kebijakan afirmatif dapat saja diberlakukan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan konstitusional," beber Fahri.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif