Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengetatkan pemantauan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lembaga Antirasuah berupaya memastikan pembangunan IKN Nusantara bebas dari korupsi.
"Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Maret 2022.
KPK bakal membantu pemerintah membuat sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pembangunan IKN. Di sisi lain, KPK telah membentuk satuan tugas khusus untuk pemantauan pembangunan IKN Nusantara untuk mencegah terjadinya korupsi.
Baca: KPK Ikut Bantu Buat 5 Aturan Turunan IKN
Beberapa catatan KPK terkait pembangunan IKN Nusantara juga sudah diberikan ke pemerintah. Pemerintah diminta bekerja sama dalam pemantauan ini.
KPK berharap pemerintah bisa saling bertukar informasi terkait pembangunan IKN Nusantara. Kerja sama ini dibutuhkan untuk memaksimalkan pemantauan dan pencegahan korupsi.
"Kami juga ingin dapat informasi karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik," tutur Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengetatkan pemantauan dalam pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara. Lembaga Antirasuah berupaya memastikan pembangunan IKN Nusantara bebas dari korupsi.
"Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Maret 2022.
KPK bakal membantu pemerintah membuat sistem tata kelola yang
transparan dan akuntabel dalam pembangunan IKN. Di sisi lain, KPK telah membentuk satuan tugas khusus untuk pemantauan pembangunan IKN Nusantara untuk mencegah terjadinya korupsi.
Baca:
KPK Ikut Bantu Buat 5 Aturan Turunan IKN
Beberapa catatan KPK terkait pembangunan IKN Nusantara juga sudah diberikan ke pemerintah. Pemerintah diminta bekerja sama dalam pemantauan ini.
KPK berharap pemerintah bisa saling bertukar informasi terkait pembangunan IKN Nusantara. Kerja sama ini dibutuhkan untuk memaksimalkan pemantauan dan pencegahan korupsi.
"Kami juga ingin dapat informasi karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik," tutur Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)