Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers KPK terkait OTT Hakim di MA. Medcom.id/Candra
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers KPK terkait OTT Hakim di MA. Medcom.id/Candra

Hakim Agung MA Terima Rp800 Juta untuk Menangkan Gugatan di PN Semarang

Candra Yuri Nuralam • 23 September 2022 04:38
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di instansinya. Dia diduga menerima suap untuk memenangkan salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
 
"(Perkara) di Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan kepada HT (swasta Heryanto Tanaka) dan IDKS (swasta Ivan Dwi Kusuma Sujanto) dengan diwakili kuasa hukumnya, yakni YP (Yosep Parera) dan ES (Eko Suparno)," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2022.
 
Tindakan koruptif ini dimulai ketika Heryanto dan Eko tidak puas dengan hasil putusan perkara di PN dan Pengadilan Tinggi. Keduanya berencana mengambil opsi kasasi di MA.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk melaksanakan gugatan di MA, Heryanto dan Ivan memercayakan Yosep dan Eko untuk menjadi kuasa hukumnya. Setelah itu, Yosep dan Eko berupaya melobi beberapa pegawai di Kepaniteraan MA.
 
"Yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan," ujar Firli.
 

Baca: OTT Hakim MA, KPK Sita Duit SGD205 Ribu dan Rp50 Juta


PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dipilih Eko dan Yosep untuk dimintai bantuan. Desy diberi duit oleh Eko dan Yosep.
 
Setelah itu, Desy mengajak PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan Hakim Yudisial Elly Tri Pangestu untuk ikut dalam tindakan haram ini. Dua orang itu diminta untuk menjadi jembatan penyerahan uang ke majelis hakim.
 
Ketiga orang itu diyakini mewakili Sudrajad. Sejumlah pihak berperkara juga diyakini ada yang ikut memberikan uang kepada Sudrajad melalui bantuan Elly, Desy, dan Muhajir.
 
"Terkait sumber dana yang diberikan YP (Yosep) dan ES (Eko) pada majelis hakim berasal dari HT (Heryanto) dan IDKS (Ivan)," tutur Firli.
 
Yosep dan Eko diyakini telah memberikan uang SGD205.000 atau senilai Rp2,2 miliar ke Desy. Desy menerima Rp250 juta dari total uang itu.
 
Muhajir diyakini menerima Rp850 juta. Sementara itu, Elly menerima Rp100 juta.
 
"Dan, SD (Sudrajad) menerima sekitar Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly)," ucap Firli.
 
Duit itu otomatis memberikan jaminan gugatan Intidana menang. Bunyi putusannya, yakni menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.
 
Total uang itu bertambah ketika PNS MA Albasri menyerahkan diri. Dia membawa duit Rp50 juta yang diyakini berkaitan dengan kasus ini.
 
KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD); Hakim Yudisial MA, Elly Tri Pangestu (ETP); PNS MA, Desy Yustria (DY); PNS MA, Muhajir Habibie (MH); PNS MA, Redi (RD); PNS MA, Albasri (AB); pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES); serta pihak swasta Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
 
Heryanto Tanaka, Yosep Parera, ES, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan Sudrajad Dimyati, Desy Yustria, Elly Tri Pangestu, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif