Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah menyediakan dana penelitian untuk penulisan sejarah Peristiwa 1965. Hal itu disampaikan Mahfud dalam menjawab hilangnya rekomendasi pelurusan sejarah yang direkomendasikan tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
Menurut Mahfud, dana penelitian sejarah itu disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sejarah tentang Peristiwa 1965 yang ditulis tidak mungkin menjadi satu-satunya kebenaran.
"Jadi kita menyediakan dana untuk siapa yang mau menulis sejarah, silahkan, tapi jadi akademik, bukan hasilnya itu lalu jadi dasar kebijakan, tak akan pernah ketemu, sejarah itu akan beda-beda," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.
Mahfud menyebut, sejarah Peristiwa 1965 sudah banyak ditulis, baik oleh Ben Anderson dan Ruth McVey melalui Cornell Paper, Pusat sejarah ABRI, Kemendikbud, maupun sejarawan Taufik Abdullah setelah reformasi.
Menurut Mahfud, penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial menitikberatkan pada korban, sementara kebenaran sejarah menjadi ranah ilmu pengetahuan.
Sebagai upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku Peristiwa 1965, ia menegaskan telah ada upaya melalui pembentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, Undang-Undang Nomor 27/2004 yang menjadi dasar pembentukan KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.
"Sesudah dibatalkan MK kita juga buat lagi, ditolak terus. Daripada ditolak, lalu pengadilannya enggak jalan, KKR-nya enggak jalan, kita buat ini (mekanisme non-yudisial) dulu lah. Kasihan nanti lama lama korbannya habis," ujar Mahfud.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mahfud MD mengatakan pemerintah menyediakan dana penelitian untuk penulisan sejarah
Peristiwa 1965. Hal itu disampaikan Mahfud dalam menjawab hilangnya rekomendasi pelurusan sejarah yang direkomendasikan tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
Menurut Mahfud, dana penelitian sejarah itu disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sejarah tentang Peristiwa 1965 yang ditulis tidak mungkin menjadi satu-satunya kebenaran.
"Jadi kita menyediakan dana untuk siapa yang mau menulis sejarah, silahkan, tapi jadi akademik, bukan hasilnya itu lalu jadi dasar kebijakan, tak akan pernah ketemu, sejarah itu akan beda-beda," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.
Mahfud menyebut, sejarah Peristiwa 1965 sudah banyak ditulis, baik oleh Ben Anderson dan Ruth McVey melalui Cornell Paper, Pusat sejarah ABRI, Kemendikbud, maupun sejarawan Taufik Abdullah setelah reformasi.
Menurut Mahfud, penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial menitikberatkan pada korban, sementara kebenaran sejarah menjadi ranah ilmu pengetahuan.
Sebagai upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku Peristiwa 1965, ia menegaskan telah ada upaya melalui pembentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, Undang-Undang Nomor 27/2004 yang menjadi dasar pembentukan KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.
"Sesudah dibatalkan MK kita juga buat lagi, ditolak terus. Daripada ditolak, lalu pengadilannya enggak jalan, KKR-nya enggak jalan, kita buat ini (mekanisme non-yudisial) dulu lah. Kasihan nanti lama lama korbannya habis," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(END)
