Bupati Bekasi Ajukan Permohonan JC
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin--Antara/Dhemas Reviyanto
Jakarta: Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengajukan surat permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat permohonan JC itu disampaikan Neneng ke penyidik hari ini.

"Barusan mengajukan JC kepada penyidik," kata Ilham P Gultom selaku kuasa hukum Neneng, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.

Menurut Ilham, permohonan JC dilakukan karena keinginan Neneng sendiri. Politikus Partai Golkar itu berjanji bakal membongkar secara terang kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta tersebut.


"Ya JC itu kan pelaku yang bekerja sama, Ibu Neneng ingin kasusnya terang benderang, terbuka," ujarnya.

Baca: Sengkarut Lippo Group di Pusaran Suap Meikarta

Saat ini, Neneng dan tim hukumnya tinggal menunggu keputusan KPK untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan JC tersebut. Dia berharap Lembaga Antirasuah memberi kesempatan kepada Neneng untuk membongkar skandal perizinan Meikarta tersebut.

"Paling tidak Ibu Neneng punya itikad baik untuk bagaimana kasus ini bisa diungkap dan kemudian bagaimana kasus ini penyidikan berjalan dengan baik," ucap Ilham.

Hari ini, Neneng diperiksa sebagai tersangka. Kepada penyidik, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mengakui CEO Lippo Group James Riady melakukan kunjungan usai dirinya melahirkan.

Namun, dia menolak menjelaskan detail hal apa yang dibahas dalam kunjungan tersebut. "Prinsipnya hanya silaturahim, bahas umum saja," kata Neneng.

Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Penyidik KPK juga menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka di antaranya, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id