Korupsi Terjadi karena Tak Ada Jaring Perlindungan Sosial

Jakarta: Dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Diponegoro Budi Setiyono menilai praktik korupsi dipicu karena tak ada jaring perlindungan sosial (social security net) dari pemerintah. Sehingga, rakyat harus melindungi diri sendiri. Pada prinsipnya, jelas Budi, rakyat hidup dalam satu standar tertentu. Namun, pada kondisi tertentu, rakyat bisa mengalami penurunan drastis. Jaring sosial melindungi dari penurunan itu. "Fungsi ini mencegah ke level paling parah, jadi bisa nyantol di jaring. Bentuknya bisa pemberian subsidi," kata Budi dalam webinar LP3ES, Selasa, 18 Agustus 2020. Menurut dia, pemerintah belum menyediakan jaring perlindungan sosial. Akibatnya, rakyat harus menyediakannya sendiri. Misalnya, dengan membeli asuransi atau menabung agar memiliki cadangan. Budi menyampaikan ada dua cara dalam membangun jaring personal. Bekerja keras dan cara instan. "Rakyat yang tak normal, menggunakan jabatan untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya, melakukan korupsi," ujar dia. Baca: Dewas KPK: Indonesia Harus Merdeka dari Korupsi Menurut dia, kejadian ini kontras dengan negara-negara maju yang telah menyediakan jaminan perlindungan sosial, seperti Amerika dan negara Eropa. Negara-negara tersebut menyediakan dana sekolah, asuransi kesehatan, dana pensiun, hingga asuransi kecelakaan kerja. "Jadi mereka tak perlu memikirkan social security net lagi," kata Wakil Rektor I Universitas Diponegoro itu.