Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Istana: Imam Nahrawi Otomatis Mundur

Nasional OTT Pejabat Kemenpora Kasus Suap Imam Nahrawi
Damar Iradat • 18 September 2019 18:25
Jakarta: Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut Imam Nahrawi otomatis mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Imam ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dana hibah.
 
"Diminta tidak diminta secara otomatis itu (mundur sebagai Menpora)," kata Ngabalin di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Ngabalin belum mengetahui langkah Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet pascapenetapan tersangka Imam. Politikus Golkar itu menegaskan reshuffle hak prerogatif presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ngabalin menuturkan penetapan Imam sebagai tersangka bukti pemerintah tidak pernah mengintervensi kinerja KPK. Istana Kepresidenan menyerahkan seluruh proses hukum Imam kepada Lembaga Antirasuah.
 
"Sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan," jelas dia.
 
Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018. KPK juga menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus ini.
 
Imam dan Miftahul diduga menerima Rp14,7 miliar. Imam juga disinyalir meminta uang Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Total dugaan penerimaan Imam mencapai Rp26,5 miliar.
 
Uang itu diduga komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.
 
Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif