Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS di Suriah tak bisa dilakukan parsial. Pemulangan WNI eks ISIS turut memulangkan masalah.
"Jadi bukan memindahkan barang ini, memindahkan persoalan, gitu," tegas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
Moeldoko menyebut perlu ada koordinasi antarlembaga pemerintah. Masalah yang ada harus bisa dipecahkan bersama.
"Ya kita khawatirnya kan parsial, enggak bisa ditangani secara parsial jadi harus ada pendampingan, pemantauan,"
Dia menuturkan perlu ada rapat koordinasi bersama antarlembaga dari berbagai sisi. Misal, sisi Kemenko Polhukam, Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, maupun keamanan dari Polri.
Moeldoko menegaskan sampai saat ini pemerintah belum merumuskan rencana pemulangan WNI eks ISIS. Apalagi, harus ada pendampingan dan pemantauan kepada WNI yang menjadi simpatisan ISIS.
(Baca juga: Pemulangan WNI Eks ISIS Rumit)
Kementerian Luar Negeri pada Maret 2019 menyebut pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air bukan perkara mudah. Ada tahapan panjang merealisasikan itu semua.
Pertama, memverifikasi apakah mereka tetap WNI. Proses verifikasi ini juga bukan hanya dilakukan Kementerian Luar Negeri, tapi juga oleh tim dari BNPT, kepolisian, maupun BIN.
WNI terduga ISIS ini juga akan terlibat dalam proses verifikasi apakah mereka masih berstatus WNI atau tidak. Setelah itu, Indonesia baru bisa menentukan apa yang akan dilakukan.
Tahun lalu, ada beberapa WNI dari Suriah yang kembali dan proses tersebut sangat panjang. Begitu para WNI ini tiba di Indonesia, mereka akan dijaga sangat ketat oleh instansi-instansi terkait.
Sementara itu, BNPT pada Kamis pekan lalu menyatakan, pihaknya akan memulangkan WNI eks ISIS di wilayah konflik Irak dan Suriah. BNPT akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama terkait hal ini.
BNPT juga akan berkoordinasi dengan pihak akademisi. Pasalnya, ada hal yang harus dibenahi terkait psikologis maupun ideologi dari para WNI eks ISIS tersebut.
Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS di Suriah tak bisa dilakukan parsial. Pemulangan WNI eks ISIS turut memulangkan masalah.
"Jadi bukan memindahkan barang ini, memindahkan persoalan, gitu," tegas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
Moeldoko menyebut perlu ada koordinasi antarlembaga pemerintah. Masalah yang ada harus bisa dipecahkan bersama.
"Ya kita khawatirnya kan parsial, enggak bisa ditangani secara parsial jadi harus ada pendampingan, pemantauan,"
Dia menuturkan perlu ada rapat koordinasi bersama antarlembaga dari berbagai sisi. Misal, sisi Kemenko Polhukam, Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, maupun keamanan dari Polri.
Moeldoko menegaskan sampai saat ini pemerintah belum merumuskan rencana pemulangan WNI eks ISIS. Apalagi, harus ada pendampingan dan pemantauan kepada WNI yang menjadi simpatisan ISIS.
(Baca juga:
Pemulangan WNI Eks ISIS Rumit)
Kementerian Luar Negeri pada Maret 2019 menyebut pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air bukan perkara mudah. Ada tahapan panjang merealisasikan itu semua.
Pertama, memverifikasi apakah mereka tetap WNI. Proses verifikasi ini juga bukan hanya dilakukan Kementerian Luar Negeri, tapi juga oleh tim dari BNPT, kepolisian, maupun BIN.
WNI terduga ISIS ini juga akan terlibat dalam proses verifikasi apakah mereka masih berstatus WNI atau tidak. Setelah itu, Indonesia baru bisa menentukan apa yang akan dilakukan.
Tahun lalu, ada beberapa WNI dari Suriah yang kembali dan proses tersebut sangat panjang. Begitu para WNI ini tiba di Indonesia, mereka akan dijaga sangat ketat oleh instansi-instansi terkait.
Sementara itu, BNPT pada Kamis pekan lalu menyatakan, pihaknya akan memulangkan WNI eks ISIS di wilayah konflik Irak dan Suriah. BNPT akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama terkait hal ini.
BNPT juga akan berkoordinasi dengan pihak akademisi. Pasalnya, ada hal yang harus dibenahi terkait psikologis maupun ideologi dari para WNI eks ISIS tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
