Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basirmen ditahan KPK setelah menjalani pemriksaan selam 4 jam di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.
Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basirmen ditahan KPK setelah menjalani pemriksaan selam 4 jam di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Sofyan Basir Diperiksa KPK

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 31 Mei 2019 18:41
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama (Dirut) nonaktif PLN Sofyan Basir (SFB). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listnk Tenaga Uap (PLTU) Riau-I.
 
"Hari ini, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SFB sebagai pemeriksaan lanjutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Menurut Febri, pemeriksaan Sofyan dilakukan secara intensif untuk mendalami secara detail peran pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Ini khususnya peran Sofyan dalam melapangkan perusahaan BlackGold Natural Resources Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk mendalami peran-peran tersangka dalam proyek PLTU Riau-I hingga mengklarifikasi pengetahuan tersangka terkait dengan fee yang telah diterima Eni M Saragih (politikus Golkar) dan kawan-kawan," ujar dia.
 
Febri mengatakan sejak April 2019, penyidik telah memeriksa sedikitnya 78 saksi untuk Sofyan. Saksi yang diperiksa terdiri dari sejumlah unsur, di antaranya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pejabat PLN dan anak perusahaan PLN, anggota DPR, serta pihak swasta.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PLN surat pada Oktober 2015. Mereka memohon PLN memasukkan proyek dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN.
 
Surat tak ditanggapi. Johannes, yang juga pemilik PT Samantaka Batubara, akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek independent power producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Pasalnya, PT PLN sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Saat itu, sejatinya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk RUPTL PLN.
 
Baca: Kejagung-KPK Berkoordinasi terkait Kasus Sofyan Basir
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu direktur PT PLN merealisasikan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) antara PLN dengan BlackGold Natural Resources dan PT China Huadian Engineering Indonesia.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini adalah pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan petinggi Golkar Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara, dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif