Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 29 Mei 2019
Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 29 Mei 2019

Bupati Neneng Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional meikarta
P Aditya Prakasa • 29 Mei 2019 16:15
Bandung: Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima suap. Hal itu dinyatakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu, 29 Mei 2019.
 
"‎Menjatuhkan pidana penjara pada Neneng Hasanah Yasin selama 6 tahun pidana denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara, membayar uang pengganti Rp68 juta lebih subsider 6 bulan pidana penjara," kata Ketua Majelis Hakim Judijanto Hadilesmana.
 
Putusan hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa KPK yaitu 7 tahun 6 bulan. Majelis hakim juga sepakat untuk mencabut hak politik Neneng secara sementara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mencabut hak pilih Neneng Hasanah Yassin selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ucap Judijanto.
 
Baca:Bupati Neneng Dituntut 7,5 Tahun Penjara
 
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Neneng sebagai Bupati Bekasi, terbukti menerima uang Rp10,83 miliar dari E Yusuf Taufik. Sumber uang berasal dari Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi dari pengembang Meikarta. Pemberian uang terkait pengurusan izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) seluas 83,4 hektare.
 
Selain itu, majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Neneng karena selama persidangan, dianggap tidak mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga, baik Neneng maupun terdakwa lainnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan justice collaborator.
 
Majelis hakim juga menyatakan Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Damkar Sahat Banjarnahor, Kepala Dinas PUPR Jamaludin dan anak buahnya, Kabid Perumahan Neneng Rahmi Nurlaeli bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.
 
Keempat terdakwa yang menerima suap perizinan IMB hingga alat proteksi pemadam kebakaran di 53 tower, dijatuhi pidana penjara masing-masi‎ng selama 4,5 tahun.
 
Baca:Bupati Neneng Hasanah Minta Dihukum Ringan
 
Dalam perkara ini, Dewi Tisnawati terbukti menerima Rp400 juta terkait pengurusan 53 IMB, Sahat Banjarnahor ‎senilai Rp636 juta terkait suap pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran, Neneng Rahmi Nurlaili terbukti menerima Rp170 juta dan Jamaludin menerima Rp1 miliar lebih terkait pengurusan sarana teknis, siteplan dan block plan.
 
Atas vonis hakim dan pidana penjara yang dijatuhkan, keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sementara Jaksa KPK masih menungu putusan lengkap diterima untuk kemudian berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait upaya hukum.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif