Rita Widyasari Dihukum 10 Tahun Penjara
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari - ANT/Rivan Awal Lingga.
Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Sugianto mengatakan, Rita terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp110,72 miliar selama menjabat sebagai bupati. Selain itu ia juga terbukti menerima suap senilai Rp6 miliar dari pengusaha Heri Susanto Gun alias Abun. 

"Mengadili, terdakwa Rita Widyasari secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Sugianto membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. 


Dalam menyusun vonis, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal, baik memberatkan maupun meringankan. Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Rita bertentengan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

Selain itu, Rita yang berstatus sebagai Bupati, seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat. Namun, Rita malah melakukan tindakan tak terpuji. 

(Baca juga: Bupati Rita Keberatan disebut Foya-Foya)

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum," kata hakim. 
 
Bersama dengan Rita, orang kepercayaannya, Khairudin juga divonis bersalah oleh majelis hakim. Khairudin dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita sebelumnya dituntut hukuman 15 tahun penjara, sementara Khairudin 13 tahun penjara. 

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara terkait penerimaan suap, Rita terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Abun Sempat Diminta Rp9 Miliar oleh Staf Rita)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id