Bupati Rita Keberatan disebut Foya-Foya
Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/5). MI/Susanto.
Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari membantah disebut gaya hidupnya kerap berfoya-foya. Rita mengaku mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat Kukar. 

Hal itu disampaikan Rita saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

"Saya keberatan disebut JPU hidup foya-foya karena saya lebih banyak membantu rakyat," kata Rita, Senin, 2 Juli 2018. 


Rita mengaku telah melakukan tugas dengan baik selama menjabat sebagai Bupati Kukar. Ia juga membantah pernah memungut dana dari rekanan proyek, PNS, iuran kepala dinas, maupun manipulasi SPPD seperti didakwakan oleh Jaksa KPK. 

Lebih lanjut lagi, Rita juga mengaku keberatan jika kasusnya ini dikait-kaitkan dengan kemiskinan di Kabupaten Kukar. Sebaliknya, ia mengklaim telah berhasil menaikan taraf kesejahteraan warga Kukar ketika dirinya menjabat sebagai Bupati. 

"Memang benar masih banyak rakyat miskin di Kukar, tetapi jika melihat data BPS, tahun 2006 angka rakyat miskin 14 persen. Tetapi saya dan jajaran Pemkab kukar pada 2013 dapat menurunkannya menjadi 7 persen," imbuhnya.

Rita juga mengaku selama menjabat sebagai Bupati banyak mendapat penghargaan. Salah satunya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK lima kali.  

Atas dasar itu, Rita meminta majelis hakim agar menjatuhkan vonis seadil-adilnya. Ia berharap tanggungan keluarga juga dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan dirinya. 

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rita telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp250 miliar. Selain itu, Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti menerima Rp6 miliar dan Rp5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Dalam surat tuntutan, jaksa merinci Rita menerima gratifikasi sejumlah pengusaha setiap kali ada permohonan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uang itu ia terima selama periode Juni 2010 hingga Agustus 2012.

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara terkait penerimaan suap, Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(DEN)